Masa Jabatan Gubernur Sumsel Akan Berakhir: H Herman Deru Masih Jadi Gubernur Terkaya Nomor 2 di Indonesia

Nomor 5 Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang memiliki harta Rp 37,2 miliar

BACA JUGA:Fajar Santoso, Koki Di Bali Berhasil Turun 43 Kg dari beratnya 131 Kg Hanya dengan Jalan Kaki, Ini Rahasianya

Nomor 6 Gubernur Nusa Tenggara TimurViktor Laiskodat memiliki harta Rp 37 miliar

Nomor 7 Gubernur Papua Lukas Enembe Rp 33,7 miliar

Nomor 8 Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi memiliki harta Rp 30,7 miliar

Nomor 9 Gubernur Jawa Timur memiliki harta Rp Khofifah Indar Parawansa

BACA JUGA:Riset Manulife Investment Management Mengungkap 69% Orang Indonesia Masih Bekerja Setelah Pensiun

Nomor 10 Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil memiliki harta Rp 23,7 miliar.

 LHKPN adalah kewajiban bagi setiap pejabat atau penyelenggara negara di Indonesia untuk melaporkan harta kekayaannya secara teratur. Tujuan utama dari LHKPN adalah untuk mencegah korupsi dan menunjukkan bahwa pejabat publik tidak memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi.

Salah satu perkembangan terbaru terkait LHKPN adalah peluncuran platform digital yang memudahkan para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka secara online.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan efisiensi dalam pelaporan LHKPN.

BACA JUGA:Pengusaha UMKM Harus Tahu : Ini Aplikasi Yang Baiknya Dimanfaatkan Agar Usaha Bisa Bersaing di Era Digital

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus mengawasi pelaporan LHKPN. Mereka memiliki peran penting dalam memeriksa dan memverifikasi laporan yang masuk serta mengambil tindakan hukum jika terdapat indikasi pelanggaran.

Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang telah menjadi prioritas nasional.*

Sumber: berbagai sumber