Sri Mulyani Mengumumkan Rasio Utang Menurun

Rasio Utang Indonesia Dibandingkan Negara Tetangga

Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), rasio utang pemerintah Indonesia pada 2023 hanya 39% dari PDB, tergolong rendah dibanding negara-negara tetangga seperti Laos, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga melaporkan bahwa defisit fiskal dan rasio utang Indonesia masuk dalam kelompok yang cukup baik di dunia.

“Selama pandemi Covid-19 2020-2022, kinerja APBN Indonesia tergolong cukup baik di mana defisit anggaran dapat dikendalikan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Suminto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR, Rabu (8/2/2023).

Dengan kinerja APBN yang baik, rasio utang Indonesia terhadap PDB tercatat sebesar 39,57% pada 2022. Angka tersebut rendah dibanding dengan Tiongkok (76,89%), India (83,4%), Malaysia (69,56%), Thailand (61,45%), Filipina (59,27%), Brasil (88,9%), dan Afrika Selatan (67,99%). Demikian pula dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat (122%), Jerman (71,11%), Prancis (111,83%), Inggris (86,99%), Jepang (263,92%), dan Korea Selatan (54,08%).

BACA JUGA:OJK Harvesting Gernas BBI dan BBWI Tingkat Sumatera Selatan pada Event Sriwijaya Expo 2024

 

Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Utang

Penurunan utang saat ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur serta program sosial. Berikut beberapa poin strategi yang diambil Kementerian Keuangan untuk mengurangi utang baru pada 2024:

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL): Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp51,38 triliun dari SAL untuk pembiayaan anggaran pada 2024. Tujuannya adalah mengurangi penerbitan utang pemerintah pada tahun depan dan mempertahankan pendapatan negara yang optimal, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Pengurangan Utang dan Optimalisasi SAL: Kebijakan pengurangan pembiayaan utang pada 2022 dan 2023 serta optimalisasi anggaran memengaruhi alokasi anggaran. Pemangkasan instrumen SBN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi penerbitan utang dan menjaga rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang optimal.

BACA JUGA:Pembangunan Hunian Tetap Membawa Harapan Baru bagi Masyarakat Terkena Dampak Bencana Alam di Palu

Pembangunan Infrastruktur dan Program Sosial: Alokasi anggaran juga memperhatikan kebutuhan mendesak, termasuk pembangunan infrastruktur seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program sosial. Pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan Sovereign Wealth Funds dan inovasi lainnya sebagai kebijakan jangka panjang.

Dengan kebijakan yang terukur dan hati-hati, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan anggaran dan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Penurunan rasio utang menunjukkan pengelolaan fiskal yang efektif, memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.*

Sumber: indonesia.go.id