Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi dan Kompensasi Bakal direvisi BPH Migas

BACA JUGA:Otot Lelah atau Sakit? Cobalah Empat Gerakan Ini Yang Efektif Dilakukan Oleh Siapa Saja

Dalam forum tersebut, beberapa anggota komite BPH Migas dan perwakilan dari instansi terkait, pemerintah daerah, serta badan usaha juga hadir untuk membahas langkah-langkah selanjutnya terkait revisi aturan ini.

Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait lainnya, diharapkan revisi aturan ini dapat segera diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama mereka yang membutuhkan BBM subsidi dan kompensasi.

BPH Migas Menjamin Keamanan Stok BBM di Lebaran Idul Fitri 1445H

BPH Migas kembali menegaskan perlunya Badan Usaha untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1445 H mendatang.

BACA JUGA:Melanggar Hukum! Maraknya Umrah Mandiri dan Umrah Backpacker

Erika Retnowati, Kepala BPH Migas, menekankan bahwa ketersediaan BBM yang cukup sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat.

"Tugas utama BPH Migas adalah memastikan bahwa pasokan BBM memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami mengharapkan agar Badan Usaha bersiap-siap dan memastikan stok BBM mencukupi.

Erika juga mengulas rencana penutupan Kilang Balikpapan, serta perencanaan shut down, turn around, dan tie in dari unit baru.

BPH Migas berharap Kilang Cilacap dapat menggantikan peran Kilang Balikpapan dalam memenuhi kebutuhan BBM. Kami meminta dukungan dari Kilang Cilacap.

BACA JUGA:Kondisi Marc Marquez Usai Mengalami Kecelakaan di Tes Uji Coba Pra-Musim MotoGP 2024 di Qatar

Selain itu, ia juga berharap Kilang Cilacap dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan. "Tingkat emisi di kawasan Jabodetabek sudah sangat tinggi," tambahnya.*

Sumber: berbagai sumber