Penguatan Posbankum dan Literasi Hukum, Apa Rencana Kemenkum Sumsel?

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan resmi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Selasa (30/4). 

Audiensi tersebut disambut langsung oleh Kepala BPHN, Min Usihen, yang menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam bidang pembinaan hukum, khususnya dalam pengelolaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

“Kami mengapresiasi kerja keras Kanwil Kemenkum Sumsel dalam menjalankan program pembinaan hukum, terutama Posbankum yang telah menunjukkan kinerja sangat baik meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan,” ujar Min Usihen.

Ia berharap komitmen kuat Kanwil Sumsel dapat menjadi teladan bagi wilayah lain, mengingat Posbankum merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan.

BACA JUGA:Kasus Penembakan 3 Anggota Polisi, Berlanjut ke Otmil I-05 Palembang

BACA JUGA:104 Siswa SD Adu Prestasi! Arena Juara di SDN 81 Palembang Dibuka Meriah

Menurutnya, evaluasi dan inovasi terus diperlukan demi meningkatkan jangkauan serta kualitas layanan bantuan hukum. “Dengan kreativitas dan kerja sama, kita yakin target besar tetap dapat dicapai, meski di tengah keterbatasan anggaran,” tambahnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato Simamora, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari tindak lanjut evaluasi kinerja triwulan pertama tahun 2025.

Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan seluruh unit eselon I, khususnya dalam bidang pembinaan hukum nasional seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), literasi hukum, dan pembudayaan hukum.

Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan resmi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Selasa (30/4). --foto/ dok. Kemenkum Sumsel

Agato juga menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan Posbankum, yang dinilainya memiliki potensi untuk menjadi cikal bakal satuan kerja Kemenkum di tingkat kabupaten/kota.

"Kami menargetkan pembentukan 1.500 Posbankum di Sumatera Selatan pada tahun ini," ungkapnya.

Di sisi lain, Kanwil Kemenkum Sumsel juga berkomitmen untuk memperkuat akses informasi hukum melalui pengelolaan perpustakaan hukum.

Agato menyoroti pentingnya ketersediaan konten digital untuk memperkaya koleksi yang ada, serta menjangkau masyarakat lebih luas melalui berbagai kegiatan edukatif.

Sumber: