Ini Pendapat Pengamat Politik, Setelah Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dilantik

Ini Pendapat Pengamat Politik, Setelah Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dilantik

Pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 2024--Foto: indonesia.go.id/antara

PALEMBANG, PALTV.CO.ID - 20 Februari 2025 kembali menjadi hari bersejarah bagi demokrasi bangsa Indonesia, yang mana pada Kamis pagi sebanyak 961 kepada daerah hasil pilkada 2024 lalu, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di istana Negara.

Menurut Pengamat politik sumsel, Muhammad Haekal Al-Haffafah, ada beberapa hal yang harus dilakukan kepada daerah telah dilakukan pelantikan, diantaranya, setiap kepala daerah harus dapat mensinkronisasi Visi dan Misi dari pemerintah pusat dengan program 100 hari Kerja kepala daerah.

Selain itu, kepala daerah harus dapat mengembangkan Kapasitas Sumber daya Manusia, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang menjadi tugas penting bagi kepala daerah yang telah di lantik, untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

"Kita berharap, pemerintah tidak hanya menuntaskan masalah2 rutin saja. Melainkan ada desaign akselerasi apalagi jika melihat postur demografi kita yang berubah, ada banyak milenial, gen Z dan kedepan ada generasi Alfa.

BACA JUGA:Kue Lapis Batik Palembang, Kuliner Tradisional yang Kian Populer

BACA JUGA:Melihat Persaingan Harga Hyundai Venue Dengan Raize dan Rocky, Siapa yang Paling Unggul?


Pengamat politik sumsel, Muhammad Haekal Al-Haffafah--Foto : Ekky - PALTV

Fokus kita kedepan bagaimana serius mengembangkan kapasitas SDM dan lapangan pekerjaan. Dua PR besar itu akan menjadi berkah bagi puncak demografi 2030 apalagi desaign kebijakan pengembangan kapasitas SDM dengan basis anak muda itu." Kata Muhammad Haekal Al-Haffafah, Pengamat politik Sumsel.

Selain itu menurut Haekal, setiap kepala daerah yang dilantik perlu adanya pengawalan dari, anggota DPR, Partai poltik, dan akademisi sehingga kebijakan yang diambil dapat betul2 dirasakan oleh masyarakat khususnya di Sumatera selatan.

"Kita berharap seluruh elemen sipil, kelompok kritis, pelaku usaha, kelas menengah profesional juga tentunya partai politik, bisa memaksimalkan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus didalamnya sebagai mitra kritis" Kata Muhammad Haekal Al-Haffafah, Pengamat politik Sumsel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: paltv.co.id