Hak Veto Lima Negara dan Dampaknya terhadap Kinerja Dewan Keamanan PBB, Ini Alasannya

BACA JUGA:Pertebal Keamanan, Personel Brimob Siaga di PPK Benakat Kabupaten Muara Enim

Selain AS, Rusia juga telah menggunakan hak vetonya dalam konteks konflik Israel-Hamas.

Pada beberapa kesempatan, Rusia telah memveto resolusi yang menyerukan langkah-langkah kemanusiaan atau gencatan senjata di Gaza, meskipun alasan yang dikemukakan bisa berbeda-beda.

Implikasi dari penggunaan hak veto oleh lima negara anggota tetap ini sangat besar. Penggunaan hak veto dapat memblokir tindakan Dewan Keamanan yang mendesak atau memperlambat respons terhadap krisis kemanusiaan.

Hal ini juga dapat merusak legitimasi Dewan Keamanan di mata masyarakat internasional, karena sering kali keputusan yang diambil tidak mencerminkan pandangan mayoritas atau kebutuhan kemanusiaan.

BACA JUGA:20 Calon Operator Kekayaan Intelektual di Pemkab OKU Dapat Pelatihan dari Kemenkumham Sumsel

Dalam konteks konflik Israel-Hamas, penggunaan hak veto telah memperumit upaya-upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Ketika resolusi-resolusi yang menyerukan gencatan senjata atau langkah-langkah kemanusiaan diblokir oleh negara-negara anggota tetap, prospek untuk mencapai solusi politik yang adil dan berkelanjutan semakin sulit.

Reformasi Dewan Keamanan PBB, termasuk pembatasan atau penghapusan hak veto, telah menjadi permintaan yang terus-menerus dari sebagian besar komunitas internasional.

Upaya-upaya untuk meningkatkan representasi dan transparansi dalam lembaga ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan global yang lebih luas dan memperjuangkan keadilan serta perdamaian di seluruh dunia.

BACA JUGA:Suzuki GSX-R150, GSX-S150 Harga Motor Baru yang Anda Inginkan

Dengan demikian, sementara hak veto memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional negara-negara anggota tetap, penggunaan hak ini juga dapat menghambat kemajuan dalam mencapai perdamaian dan keamanan global.

Reformasi Dewan Keamanan PBB, termasuk pembatasan atau penghapusan hak veto, telah menjadi topik pembicaraan yang penting dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga tersebut dan memastikan representasi yang lebih adil dari kepentingan global.*

Sumber: global affairs & al mayadeen