Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp134,9 Triliun, Beri Angin Segar Bagi Sumsel

PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Dengan dibukanya blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025 oleh Menteri Keuangan (Menkeu) yang bertujuan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Pembukaan blokir anggaran tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara dan memperkuat ketahanan fiskal.

Melalui inpres nomor 1 tahun 2025 efisiensi anggaran mencapai Rp306,7 triliun, terdiri dari penghematan belanja Kementerian/Lembaga dari (APBN) sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah melalui (APBD) sebesar Rp50,6 triliun.

Sumsel akan mendapatkan anggaran tertunda berkisar 1 hingga 2 Triliun rupiah--Foto : Ekky - PALTV

Sementara untuk blokir anggaran yang dibuka, berasal dari  Rp48 triliun berasal dari 23 kementerian/lembaga, sedangkan sisanya sebesar Rp86,9 triliun dibuka oleh 76 kementerian/lembaga lainnya

BACA JUGA:Sumsel Resmi Masuki Musim Kemarau, BMKG Ingatkan Waspada Karhutla

BACA JUGA:Disdik Palembang Tegas Larang Penjualan Seragam di Sekolah

Gubernur Sumsel Herman Deru sambut baik lantaran dapat menjadi angin segar bagi pembangunan Sumatera Selatan, --Foto : Ekky - PALTV

Dengan dibukanya blokir anggaran tersebut, disambut baik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, lantaran dapat menjadi angin segar bagi Sumatera Selatan, yang nantinya akan mendapatkan anggaran berkisar 1 hingga 2 Triliun rupiah.

"Kita berharap dengan dibukanya keran ini, semua yang belum di transfer dari pusat yang menjadi haknya Sumsel dapat segera di transfer harapan kita, artinya menjadi angin segar, karena memang yang belum dikirim 1 hingga 2 Triliun" kata Herman Deru, Gubernur Sumsel.

Sementara pembukaan anggaran tersebut, dilakukan untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

Sumber: berbagai sumber