Dampak Kebijakan Trump, Perajin Tempe Palembang Cemas

PALEMBANG, PALTV.CO.ID – Kabar mengenai rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan menaikkan tarif impor kedelai hingga 32 persen, kini turut menjadi perhatian para perajin tempe di Kompleks Perumahan Primkopti, Jalan Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, PALEMBANG.

Sebab Kedelai merupakan komponen utama dalam produksi tempe—makanan tradisional yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Amerika Serikat.

Karena itu, setiap kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump, termasuk soal tarif dan ekspor komoditas pertanian, dapat memberikan dampak langsung terhadap harga dan ketersediaan kedelai di Indonesia.

Siswa Waluya, salah satu perajin tempe di lokasi tersebut, mengaku cemas apabila harga kedelai melonjak dan menyentuh angka Rp 12.000 per kilogram, dibandingkan harga saat ini yang masih berada di kisaran Rp 9.300.

BACA JUGA:UMKM Binaan BRI Asal Silungkang Tembus Pasar Internasional, Lestarikan Warisan Songket Lewat Inovasi Digital

BACA JUGA:Jalan Poros Desa Marga Sungsang Ambruk, Warga Harapkan Perbaikan

Siswa Waluya, salah satu perajin tempe--Foto : Lutfhi -PALTV

"Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menaikkan harga jual tempe di pasar," tutur Siswa yang akrab disapa Pakde Sis.

Di pasar lokal, tempe biasanya dijual seharga Rp 4.000 hingga Rp 5.000 per potong. Namun, menurut Pakde Sis, ada faktor lain yang turut memengaruhi penjualan tempe, yaitu fluktuasi harga bahan pangan lainnya.

"Kalau harga ikan, ayam, dan telur murah, omzet tempe kami juga ikut turun," ujarnya.

Walaupun para perajin tetap berkomitmen mengikuti arahan pemerintah, Pakde Sis menyampaikan keprihatinannya. 

BACA JUGA:Tren Mobil Kecil di Perkotaan, Solusi Praktis dan Terjangkau untuk Mobilitas Harian

BACA JUGA:Lonjakan Penggunaan Kendaraan Listrik pada Idulfitri 2025

"Yang menjadi korban adalah rakyat," tegasnya. Ia pun berharap agar pemerintah dapat melakukan diplomasi dagang, bahkan membuka opsi sistem tukar-menukar komoditas sebagai solusi jangka pendek. 

Sumber: paltv.co.id