Usai Lebaran, Herman Deru Tegaskan Optimalisasi Tupoksi Bagi Pejabat Sumsel

PALEMBANG, PALTV.CO.ID -  Mengawali hari kerja pertama pasca libur Idulfitri 1446 H, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengumpulkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

Kegiatan yang digelar di Griya Agung tersebut dihadiri oleh pejabat dari eselon I hingga III secara langsung, sementara pejabat eselon IV mengikuti secara virtual.

“Ya, di kesempatan awal setelah libur lebaran ini saya kumpulkan semua pejabat yang langsung bertatap muka dari eselon 1 sampai 3, untuk eselon 4 itu secara virtual,” ujar Gubernur Herman Deru dalam arahannya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur bersama Wakil Gubernur Sumsel menekankan pentingnya peran setiap pejabat sebagai insan terpilih yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui jabatan yang diemban.

BACA JUGA:Banjir Parah Rendam Tungkal Jaya, Jalintim Macet Total, Warga Dievakuasi

BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Rencanakan Pemindahan Sementara Pasar Subuh

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru,--Foto : Lutfhi -PALTV

“Saya dengan Pak Wagub memberikan pesan bahwa mereka adalah orang-orang terpilih. Maka, harus jadi insan Sumsel yang bermanfaat dalam kapasitas jabatan. Maka, optimalisasi tupoksi itu penting untuk memberikan manfaat yang berarti besar bagi masyarakat,” tegas Herman Deru.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya hasil atau output dari setiap unit kerja. Ia menyampaikan bahwa proses kerja bisa beragam, tetapi yang paling utama adalah produk nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya tuntut produk. Proses bisa bermacam-macam, jadi yang kita tuntut itu produk apa yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja, produk apa yang paling menonjol. Tidak perlu banyak, tapi apa yang menonjol dan dirasakan masyarakat itu yang paling penting,” tambahnya.

Herman Deru juga mengingatkan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah. Ia menekankan bahwa keselarasan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus terjaga, tanpa menjadikan perbedaan dalam APBD sebagai alasan ketidaksinkronan.

BACA JUGA:Ini Satu dari Tiga Tersangka Penusukan di DA Club 41 Diringkus Polisi

BACA JUGA:Tiongkok sebagai Pabrik AI Dunia: Dominasi, Inovasi, dan Masa Depan Teknologi Global

“Yang kedua, kita juga sebagai wakil pemerintah pusat dan koordinator wilayah harus ada keselarasan antara setiap perangkat daerah (OPD). Itu harus berkoordinasi, tidak bisa menjadi alasan pembenaran APBD yang berbeda,” katanya.

Sumber: paltv.co.id