Ujian CAT Calon Notaris 2024, Kemenkumham Sumsel Tingkatkan Standar Kualitas Notaris

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menyelenggarakan Ujian CAT

(Computer Assisted Test) bagi para Calon Notaris Tahun 2024. Acara ini diadakan pada Rabu, 2 Oktober, bertempat di Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang.

Ujian ini merupakan bagian dari proses pemenuhan persyaratan pengangkatan notaris, sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 19 Tahun 2019.

Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, serta Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

BACA JUGA:Tren Pembelian Mobil Listrik di Indonesia: Konsumen Tak Lagi Fokus Pada Harga

BACA JUGA:Nggak Perlu Ribet! Ini Cara Cek Pulsa Telkomsel dengan Mudah

Di dalam peraturan tersebut, Pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa untuk diangkat sebagai notaris, calon harus memenuhi sejumlah syarat yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Seperti fotokopi sertifikat kode etik dari Organisasi Notaris yang telah dilegalisasi. Sementara, sertifikat kelulusan dari ujian CAT ini berfungsi sebagai pengganti sementara dari dokumen pendukung tersebut.

Dalam sambutan virtualnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar,

Menyampaikan bahwa ujian berbasis CAT ini diselenggarakan untuk menyaring calon notaris yang berkualitas, memiliki integritas, dan profesionalisme yang tinggi.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menyelenggarakan Ujian CAT (Computer Assisted Test) bagi para Calon Notaris Tahun 2024.--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel

"Sebanyak 3.526 calon notaris hari ini mengikuti seleksi di berbagai Kanreg BKN di seluruh Indonesia.

Ini adalah bukti nyata komitmen Kemenkumham dalam memastikan bahwa notaris yang diangkat memiliki standar yang baik," ujar Cahyo.

Cahyo juga mengingatkan seluruh peserta ujian untuk tidak tergoda oleh tawaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk oknum yang mengaku dari Kemenkumham atau BKN

Sumber: