Dorong Satker Raih WBK, Kanwil Kemenkumham Sumsel Hadiri Panel Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

Dorong Satker raih WBK, Kanwil Kemenkumham Sumsel hadiri Panel Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Bandung, Senin (20/5/2024).--Kanwil Kemenkumham Sumsel
BANDUNG, PALTV.CO.ID - Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Rahmi menghadiri pembukaan kegiatan Panel Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Kegiatan Panel Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilaksanakan di Hotel Aryaduta Bandung pada hari Senin, 20 Mei 2024.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Reynhard Silitonga menyampaikan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2023, di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI terdapat 220 Satuan Kerja (Satker) yang mendapat predikat WBK dan 21 satuan kerja berpredikat WBBM. Sehingga, masih menyisakan 634 Satker yang belum mendapatkan predikat.
“Untuk tahun 2024 terdapat 33 Satuan Kerja menuju WBBM lulus penilaian LKE hasil Penilaian TPI, serta 273 Satuan Kerja menuju WBK lulus penilaian LKE hasil Penilaian TPI,” ungkap Reynard Silitonga.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Utamakan Digitalisasi dalam Pelayanan untuk Memudahkan Masyarakat
Sambutan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Reynhard Silitonga, Senin (20/5/2024).--Kanwil Kemenkumham Sumsel
Penilaian tersebut, lanjut Irjen Kemenkumham RI, telah dilakukan secara berjenjang secara komperhensif oleh Tim Penilai Internal (TPI).
TPI melakukan penilaian Desk Evaluasi dan penilaian lapangan, yang outputnya berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Berita Acara (BA), yang telah ditandatangani oleh TPI dan Pejabat masing-masing Satker.
Kadivmin Kemenkumham Sumsel Rahmi mengatakan, pada kegiatan Panel Hasil Evaluasi ini dilaksanakan dengan metode on desk evaluation, yaitu memastikan bahwa hasil penilain masing-masing anggota TPI yang dituangkan dalam LKE dan BA telah sesuai dengan ketentuan.
“Satuan Kerja yang dinyatakan lulus dalam Panel TPI akan diusulkan sebagai Satker berpredikat WBK/WBBM kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” terang Kadivmin Kemenkumham Sumsel Rahmi.
Kadivmin Kemenkumham Sumsel Rahmi menuturkan, untuk Kanwil Kemenkumham Sumsel terdapat sembilan Satuan Kerja yang lolos evaluasi TPI.
Sembilan Satuan Kerja tersebut adalah Lapas Lahat, Lapas Muara Beliti, Lapas Lubuk Linggau, Lapas Muaradua, Lapas Martapura, Rutan Prabumulih, Bapas OKU induk, Bapas Muratara, dan Rupbasan Palembang.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dari Inspektur Jenderal Pembangunan Zona Integritas dan pengukuhan forum Penyuluhan Anti Korupsi (PAKSI), sebagai upaya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam berkomitmen tinggi untuk melawan tindak pindana korupsi (tipikor).*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: