Belum Ada Pembatasan: Tahapan Transformasi Pendistribusian LPG 3 Kg Masih Pendataan

PALEMBANG, PALTV.CO.ID,- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengodok  perubahan dalam distribusi subsidi LPG, beralih dari model barang ke model orang. Sistem baru ini diterapkan secara bertahap, dengan proses pendataan dan verifikasi masih dalam proses.

Menurut Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), transformasi distribusi LPG 3 kg telah dimulai sejak setahun yang lalu.

Tahap pertama dimulai pada Maret 2023, di mana PT Pertamina secara bertahap mendata pengguna LPG Tertentu ke dalam sistem berbasis web atau aplikasi. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 31,5 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah tercatat, dengan 24,4 juta NIK sebagai konsumen P3KE dan 7,1 juta NIK sebagai konsumen on demand.

Tutuka menjelaskan bahwa pemerintah masih membuka pendaftaran bagi konsumen on demand yang datang ke pangkalan dan belum terdaftar dalam sistem, agar mereka dapat membeli LPG 3 kg.

BACA JUGA:Mobil Anda Mogok Saat di Perjalanan?, Jangan Kuatir, Ini Solusi Cerdas yang Dapat Anda Terapkan

Pendataan paling banyak dilakukan di Jawa Tengah, terutama Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara konsumsi LPG terbesar terjadi di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Transformasi subsidi ini diumumkan pada tahun ini, dan mulai 1 Januari 2024, pengguna yang belum terdata diharuskan melakukan pendataan sebelum membeli LPG 3 kg.

Tutuka menekankan bahwa pemerintah belum memberlakukan pembatasan pembelian LPG 3 kg karena proses pendataan masih berlangsung. Program ini akan dievaluasi secara terus-menerus setelah dilaksanakan secara nasional.

Setelah tahap pertama selesai, transformasi distribusi subsidi akan berlanjut ke tahap dua, di mana pendataan pengguna LPG tertentu akan dimulai.

BACA JUGA:Terungkap! Kronologi Tragedi di Udara Tokyo: Ini Pengakuan Sang Pilot Sesaat Sebelum Tabrakan

Mustika Pertiwi, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, menjelaskan bahwa pemerintah dan Pertamina akan melakukan verifikasi terhadap 7,1 juta NIK yang belum terdaftar untuk memastikan kelayakan menerima subsidi.

Alfian Nasution, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, menyatakan bahwa sistem pendataan ini akan memberikan peringatan dini kepada Pertamina jika terjadi pembelian LPG subsidi yang tidak wajar.

Melalui digitalisasi, Pertamina dapat dengan mudah melakukan pelacakan dan menindak penyelewengan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menyatakan bahwa selama masa transformasi distribusi LPG 3 kg, pihaknya terus meningkatkan ketersediaan LPG non subsidi. Upaya juga dilakukan dalam pengawasan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahan bakar non-PSO yang asli serta bahayanya oplosan.

Sumber: berbagai sumber