Sri Mulyani Minta Pertanggungjawaban Terkait BTS Kementerian Kominfo

PALEMBANG. PALTV.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti janji pembangunan proyek menara base transceiver station (BTS) 4G kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Menurutnya, Kominfo telah berjanji untuk membangun ribuan BTS, bahkan sejak masa pandemi COVID-19. Meskipun janji tersebut bukanlah dari Budi Arie, Sri Mulyani menekankan bahwa sekarang menjadi tanggung jawab Kominfo untuk menyelesaikannya.

"Dulu saya sudah bilang ke Pak Budi Arie, bahwa BTS di daerah harusnya janji untuk 75.000 Desa di Indonesia terhubung secara digital, Puskesmas 10.000 seharusnya terhubung secara digital, dan 240.000 SD di seluruh Madrasah semuanya akan terhubung secara digital. Jadi, saya menagih kepada Menterinya yang sekarang," ungkap Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Jakarta, pada hari Selasa, 28 November 2023.

Budi Arie, yang juga hadir di lokasi hanya melempar senyuman kepada Sri Mulyani. Meski begitu, Sri Mulyani tidak hanya menyoroti janji proyek BTS yang harus diselesaikan.

BACA JUGA:Ditahun Politik, BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,3 hingga 5,3 Persen

Sri Mulyani juga mengungkap bahwa Kementerian Kominfo menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang mendapatkan peningkatan anggaran selama pandemi COVID-19.

"Pada masa COVID-19, semua lembaga mengalami pemotongan anggaran untuk penanganan COVID. Satu-satunya yang ditambahkan adalah tempat Pak Budi Arie, yaitu Kominfo, untuk pembangunan satelit, fiber optic, BTS, dan lain-lain. Beliau (Budi Arie) bilang itu bukan atas permintaan saya, tapi pokoknya itu menjadi tanggung jawab Kementeriannya," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah sangat fokus pada pengembangan infrastruktur digital guna menyebarluaskan akses di berbagai daerah.

Terlebih lagi, menurutnya, ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 82 miliar Dolar AS pada tahun 2023, dan bahkan dapat mencapai 360 miliar Dolar AS pada tahun 2030.

BACA JUGA:Produksi Baterai Kendaraan Listrik Indonesia Dimulai pada Tahun Mendatang!

Menurut Sri Mulyani, digitalisasi ekonomi juga dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dibuktikan oleh kajian McKinsey yang menyatakan bahwa ekonomi digital memiliki dampak pada empat aspek, yakni kesetaraan sosial, penciptaan lapangan kerja, manfaat bagi pembeli, dan manfaat finansial.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, segera bertindak untuk menyelesaikan proyek base transceiver station (BTS).

"Kita hanya memiliki waktu yang sangat pendek, kurang dari 1,5 tahun, jadi saya ingin penyelesaian BTS di Kominfo menjadi prioritas utama. Penyelesaian masalah hukum tetap berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS juga harus tetap berjalan," ujar Presiden Joko Widodo setelah melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 17 Juli 2023 silam.

BACA JUGA:Apa Dampaknya Kalau Kamu Menelan Biji Jeruk pada Tubuh?

Presiden Jokowi menegaskan pentingnya penyelesaian proyek BTS karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Presiden tidak ingin proyek ini terbengkalai.

"Jangan sampai kita sudah memiliki peristiwa hukum, tapi proyek BTS-nya juga terbengkalai. Ini juga yang saya tidak inginkan. Tugas berat ada di sana," tegas Jokowi.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyoroti bahwa kecepatan perubahan dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi dan komunikasi (ICT).

Oleh karena itu, pemerintah memperkuat Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menambahkan posisi Wakil Menteri (Wamen).

BACA JUGA:Sri Mulyani: Indonesia Mendapat Dana Rp7,53 Triliun untuk Pembiayaan Hijau

"Harus perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, kecerdasan buatan, frekuensi, dan satelit dapat segera diselesaikan. Kami juga akan membantu dengan Satgas. Waktunya memang sangat terbatas," jelasnya.

Sri Mulyani menambahkan, "Ini menimbulkan banyak sekali peluang, tetapi juga tantangan terkait dengan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk mengaktualisasi potensi yang dianggap sangat tinggi."*

Sumber: berbagai sumber