Hasil Audit BPKP: Ada Kecurangan Pengelolaan Dana Pensiun BUMN, Hingga Rugi Mencapai Rp 300 Miliar

BACA JUGA:Lebih Rendah 1 Tahun, Terdakwa Kurir Sabu 5 Kilogram Divonis Majelis Hakim 18 Tahun Penjara Rencananya, Menteri BUMN akan meminta BPKP untuk melakukan audit dana pensiun pada tahap kedua. BPKP, singkatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ini merupakan  lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di sektor pemerintahan.

Peran utama BPKP adalah memastikan bahwa dana dan sumber daya publik digunakan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPKP memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan pemerintah Indonesia.

BACA JUGA:Berhadiah Rp10 Juta, Kejari OKU Selatan Kejar Leksi Yandi Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Pencegahan COVID-19

Lembaga ini melakukan pemeriksaan terhadap instansi pemerintah, badan-badan negara, dan entitas lain yang menggunakan dana publik.

Peran BPKP serupa dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki tugas serupa dalam pengawasan keuangan negara, tetapi lebih berfokus pada pengawasan kebijakan dan tata kelola keuangan negara secara keseluruhan.

Sementara BPKP lebih berfokus pada pengawasan langsung terhadap penggunaan dana publik di tingkat instansi atau badan pemerintahan. Pentingnya peran BPKP

dan lembaga sejenis dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang baik dan berperan dalam mencegah korupsi serta pemborosan sumber daya negara.*

Sumber: bumn.go.id