Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tiap Daerah Belum Ada Standar

Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tiap Daerah Belum Ada Standar

Verifikasi dan validasi data kemiskinan sedikit terkendala lantaran di tiap daerah data kemiskinan belum ada yang standar, Rabu (9/8/2023).-Ekky Saputra-PALTV

PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan evaluasi guna mengidentifikasi permasalahan yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Indonesia.

Nantinya dari hasil olahan data tersebut akan menjadi rumusan dalam peroses perencanaan dokumen pusat maupun rujukan bagi daerah.

Ditemui di Palembang pada hari Rabu, 9 Agustus 2023, Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Fisca Aulia menyampaikan bahwa untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan sedikit terkendala.

Menurut Fisca, kesulitan tersebut lantaran untuk saat ini di tiap daerah untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan belum ada yang standar. Di tiap-tiap daerah memiliki perbedaan dalam validasi dan verifikasi data sehingga harus adanya evaluasi.

BACA JUGA:Rumah Unik Suku Sasak Desa Sade Lombok! Lantainya Terbuat dari Jerami Campur Kotoran Sapi

BACA JUGA:Saksi Dicecar Soal Aliran Dana Hibah Bawaslu OKU Selatan 2019-2021


Fisca Aulia, Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Rabu (9/8/2023).-Ekky Saputra-PALTV

Sebaik apapun program yang dirancang, jika permasalahannya tidak tepat sasaran maka kemiskinan ekstrim akan lebih sulit ditangani.

"Untuk saat ini di tiap daerah verifikasi dan validasi data kemiskinan belum ada standar, karena di tiap-tiap daerah memiliki perbedaan dalam verifikasi dan validasi datanya," terang Fisca Aulia.


Bappenas melakukan evaluasi guna mengidentifikasi permasalahan yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Indonesia, Rabu (9/8/2023).-Ekky Saputra-PALTV

Fisca menambahkan, nantinya harus ada pedoman siapa yang harus melakukan verifikasi dan validasi di level daerah.

Kemudian harus memiliki indikator sosial dan ekonomi agar data kemiskinan di tiap daerah memiliki standar yang sama, agar masalah kemiskinan bisa segera teratasi.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: paltv