Perkuat Sinergi, Kakanwil Kemenkum Terima Audiensi Kakanwil Ditjenpas Sumsel

PALEMBANG, PALTV.CO.ID– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan, Erwedi Supriyatno, di ruang tamu Kakanwil Kemenkum Sumsel, Rabu (15/10). Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling.

Audiensi ini berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaborasi. Erwedi Supriyatno menyampaikan gagasan mengenai Legal Property Clinic (Klinik Properti Hukum) — sebuah inisiatif layanan hukum yang menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum di bidang properti, dengan fokus memberikan akses keadilan bagi masyarakat, termasuk layanan pro bono (gratis) bagi kelompok rentan.

Menurut Erwedi, keberadaan Klinik Properti Hukum ini berpotensi menjadi wadah kolaboratif antara jajaran pemasyarakatan dan Kemenkum Sumsel untuk memperluas jangkauan edukasi serta pelayanan hukum, khususnya bagi warga binaan maupun masyarakat sekitar lembaga pemasyarakatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyambut baik gagasan tersebut dan menilai inisiatif ini sejalan dengan semangat reformasi hukum serta misi Kemenkum untuk menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah dijangkau.

BACA JUGA:Infinix Zero 40 5G: Uji Ketangguhan Dimensity 7200, Performa Flagship di Harga Menengah

“Kemenkum Sumsel sangat terbuka terhadap kolaborasi lintas unit kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Klinik Properti Hukum merupakan langkah inovatif untuk memperluas literasi hukum dan memberikan bantuan nyata kepada masyarakat, termasuk warga binaan. Ini sejalan dengan upaya kami dalam mewujudkan layanan hukum yang humanis, solutif, dan berdampak langsung,” ujar Maju.

Kakanwil Kemenkum Sumsel terima audiensi Kakanwil Ditjenpas guna perkuat sinergi dan kolaborasi pembinaan hukum di wilayah Sumsel.--foto/ dok. Kemenkum Sumsel

Lebih lanjut, Maju menegaskan pentingnya menjaga sinergi antar kementerian dan lembaga sebagai kunci keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang hukum dan pemasyarakatan.

Sumber: berbagai sumber