Kemenkum Dorong Pembangunan Ekosistem Pemerintahan Kolaboratif dengan Luncurkan Legal Policy Hub

PALTV.CO.ID - Banyak kebijakan pemerintah saat ini yang berjalan secara sektoral, belum terintegrasi, bahkan terkadang tumpang tindih.

Untuk menangani hal tersebut, membutuhkan suatu keterpaduan yang dapat memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan dalam praktik penyusunan kebijakan masih terdapat fragmentasi regulasi, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta belum optimalnya sinergi antara pusat dan daerah.

Dalam konteks inilah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub hadir sebagai wadah strategis sekaligus menjadi simpul untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

BACA JUGA:Sinergi Pengawasan Tata Ruang, Kakanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Kunker Komite I DPD RI

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Dorong Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Lewat Diskusi Strategi Kebijakan

“Saya berharap, mudah-mudahan (melalui) kerja sama lintas kementerian, karena jujur selama ini yang membuat kita masih stuck untuk maju, salah satunya adalah ego sektoral. Kementerian Hukum seperti yang saya sampaikan, bahwa kita punya tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, dan juga melakukan harmonisasi semua kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi yang akan disusun,” tutur Supratman.

Sebagai leading sector dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan, yang pada esensinya merupakan bagian dari kebijakan publik, Kementerian Hukum mempunyai peran sentral.

Oleh karena itu diperlukan adanya mekanisme yang mampu menyatukan dan mengintegrasikan hasil analisis kebijakan yang tersebar di berbagai sektor, guna mendukung pembentukan hukum dan peraturan perundangundangan yang berkualitas.

“Mencermati berbagai permasalahan sebelumnya, maka proses perumusan kebijakan dapat dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan dampak yang mungkin terjadi. Sinergi ini akan mewujudkan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan stabilitas sosial,” kata Supratman pada saat meluncurkan FKK: Legal Policy Hub dan Policy Talks Tematik I: Penguatan Inovasi Industri Pangan Untuk Pertumbuhan Ekonomi.

BACA JUGA:Teken Kerja Sama Antar-K/L, Menkum : Tidak Ada Lagi Ego Sektoral

BACA JUGA:Sinergi Kemenkum Sumsel dengan Satgas KDKMP, Perkuat Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih

Menkum Supratman Andi Agtas berharap terjalin kerja sama lintas Kementerian, Senin (15/9/2025).--Humas Kemenkum RI

FKK, kata Menkum Supratman Andi Agtas, akan meningkatkan kualitas kebijakan publik, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berbasis bukti sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat, serta menyepakati arah kebijakan yang konsisten dan berorientasi hasil (result-oriented policy).

Sumber: