Transformasi Pelayanan Publik, Kemenkum Sumsel Perkuat Komitmen dengan Zona Integritas
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI). Acara yang berlangsung pada Selasa (21/1) di aula Kan--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel
PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI).
Acara yang berlangsung pada Selasa (21/1) di aula Kanwil ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi terkait.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Agato P. P. Simamora, menekankan bahwa penandatanganan ini
merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik KKN.
BACA JUGA:Rahasia Membuat Laksan Khas Palembang yang Gurih dan Lezat
“Kami bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai program, seperti
Layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, harmonisasi raperda, hingga bantuan hukum gratis. Semua ini dilakukan dengan penuh komitmen demi kepuasan publik,” ujar Agato.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan kerja sama seluruh jajaran untuk keberhasilan penerapan Zona Integritas. “Mari kita bekerja dengan hati, menjunjung tinggi integritas, dan memperkuat sinergi.
Semoga tahun ini kita bisa meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani),” tambahnya penuh optimisme.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI). Acara yang berlangsung pada Selasa (21/1) di aula Kan--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel
Penandatanganan tersebut melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Divisi Pelayanan
Hukum, Alkana Yudha; Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling; serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: