Amnesty International Kritik Para Produsen Mobil Listrik Atas Rantai Pasok Mineral dan Pelanggaran HAM

Ia secara khusus mengkritik BYD karena dianggap sangat buruk dalam memberikan informasi terkait langkah-langkah kehati-hatian hak asasi manusia dalam rantai pasok baterainya.

Hyundai dan Mitsubishi juga dikritik karena kurangnya kedalaman informasi mengenai penerapan prinsip-prinsip penting hak asasi manusia.

Dalam kesempatan ini, hanya Hyundai yang memberikan tanggapan resmi terhadap laporan tersebut. Hyundai menyatakan komitmennya untuk memastikan rantai pasok yang berkelanjutan dan etis.

BACA JUGA:Denza D9: Pesaing Baru di Pasar MPV Premium Indonesia

BACA JUGA:Mengulik Pesona Kolmbeng, Bolu Legendaris dari Yogyakarta

Sebaliknya, BYD dan Mitsubishi memilih untuk tidak memberikan komentar.

Langkah menuju transparansi yang lebih besar di industri kendaraan listrik sebenarnya mulai diupayakan oleh beberapa pihak. Uni Eropa, misalnya, akan memberlakukan paspor baterai mulai 1 Februari 2027.

Kebijakan ini akan mewajibkan semua baterai kendaraan listrik dengan kapasitas di atas 2 kWh untuk memiliki informasi lengkap tentang asal-usul mineral, proses produksi, hingga jejak lingkungan yang ditinggalkan.

Gavin Harper, seorang peneliti material kritis dari Universitas Birmingham, menyatakan bahwa inisiatif paspor baterai akan menjadi elemen penting bagi produsen mobil yang ingin tetap kompetitif di pasar Eropa.

BACA JUGA:TPS Pasar Kuto Jadi Perhatian Khusus, Ini Langkah PJ Walikota Palembang!

BACA JUGA:Kejari Muara Enim Gelar Penyuluhan Hukum Hari Anti Korupsi

Beberapa produsen mobil sebenarnya telah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok mereka.

Dugaan pelanggaran hak asasi manusia di dalam rantai pasok mineral oleh para produsen mobil listrik --ilustrasi pribadi

Volvo, misalnya, menggunakan teknologi blockchain untuk melacak asal-usul kobalt yang masuk ke dalam baterai kendaraannya.

Sementara itu, Mercedes-Benz telah bekerja sama dengan RCS Global, sebuah organisasi yang mengawasi rantai pasok mineral untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dan keberlanjutan.

Sumber: berbagai sumber