Evaluasi Besar-besaran di UPT Palembang, Kemenkumham Sumsel Bidik Kinerja Optimal

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan melakukan monitoring.

Dan evaluasi tindak lanjut Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) yang dilaksanakan selama dua hari pada 9-10 September 2024 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Palembang.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Hamsir. Kegiatan melibatkan beberapa satuan kerja terkait.

Pada hari pertama, tim melakukan pemantauan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program-program RB yang telah direncanakan.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gencarkan Pendampingan Legalitas bagi UMKM, UMKM Makin Berdaya Saing

BACA JUGA:Perbankan Semakin Mengadopsi AI, BI dan OJK Beri Peringatan

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan tindak lanjut atas capaian serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Hari kedua dimulai dengan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Palembang.

Dalam kunjungan tersebut, tim menjelaskan bahwa nantinya data dukung akan diverifikasi oleh Tim Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

"Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua UPT telah melengkapi data dukung yang akan diperiksa oleh tim," kata Hamsir.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB)--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel

Beliau juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar unit kerja untuk mencapai data dukung yang telah ditetapkan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB)--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Palembang dan sekitarnya serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Sumber: berbagai sumber