Kebijakan Insentif Kendaraan Listrik Oleh Pemerintah untuk Mencapai Target Net Zero 2060

PALTV.CO.ID - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memutuskan untuk tidak memperluas insentif kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) ke kendaraan listrik hibrid.

Keputusan mengurangi insentif kendaraan listrik ini diambil dengan tujuan mempercepat penetrasi BEV di pasar domestik, sejalan dengan target ambisius pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Meskipun kendaraan listrik hibrid telah mendapatkan insentif, pemerintah menganggap bahwa insentif kendaraan listrik yang lebih besar diperlukan untuk BEV.

Kebijakan insentif kendaraan listrik ini diperlukan karena jenis kendaraan ini merupakan solusi tanpa emisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan lingkungan jangka panjang.

BACA JUGA:Pulau Bawah: Destinasi Eksklusif yang Memikat Wisatawan Dunia di Anambas

BACA JUGA:Traffic Jam Assistance: Fitur Penting di Tengah Kemacetan

Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa penjualan BEV di Indonesia masih relatif rendah, dengan kontribusi hanya sebesar 2,92% terhadap total penjualan otomotif domestik pada paruh pertama tahun ini.

Kebijakan Insentif Kendaraan Listrik Oleh Pemerintah untuk Mencapai Target Net Zero 2060--Istimewa

Sebaliknya, penjualan kendaraan listrik hibrid menyumbang 6,07% dari total penjualan, atau dua kali lipat dari penjualan BEV.

Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan BEV karena alasan strategis jangka panjang.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin, kendaraan listrik hibrid tidak sepenuhnya mendukung target net zero pemerintah.

BACA JUGA:Ingin Mobil Selalu Tampak Baru? Lakukan 6 Hal Ini Secara Rutin

BACA JUGA:Honda Rebel 1100: Motor Cruiser Berani Beda dengan Transmisi DCT

Meskipun kendaraan hibrid mengurangi emisi, mereka masih memerlukan bahan bakar fosil untuk beroperasi.

Sumber: berbagai sumber