Kemenkumham Sumsel Gelar Rapat Rekomendasi Calon Organisasi Bantuan Hukum Baru Periode 2025-2027

Negara hukum tersebut, kata Ilham Djaya, mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

BACA JUGA:Melalui Kekayaan Intelektual Komunal Kemenkumham Sumsel Dorong Perekonomian Daerah

“Peningkatan jumlah dan sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) akan berimplikasi pada peningkatan penerima bantuan hukum, baik litigasi dan nonlitigasi. Melalui program ini diharapkan semakin menjangkau kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu, dalam memberikan perlindungan hukumnya,” harap Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya.*

Sumber: