Lantik RT/RW Se-Kecamatan IT II, Pj Walikota Palembang Sebut Kenaikan Insentif RT/RW Sedang Dirumuskan

PALEMBANG, PALTV.CO.ID– Pj Walikota Palembang Ratu Dewa didampingi oleh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah kota Palembang, serta Camat Ilir Timur II Kota Palembang. 

Melaksanakan pelantikan, pengukuhan dan pembinaan Ketua Rt dan RW se-Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, di Balai Kecamatan Ilir Timur II Palembang, pada Rabu 15 Mei 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa berharap dengan pelantikan, serta pengukuhan ini, para Ketua RT dan RW baru se-Kecamatan Ilir Timur II Palembang, bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Mengingat RT dan RW merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Para RT dan RW juga diminta untuk memastikan penyelesaian Dokumen kependudukan bagi masyarakat.

BACA JUGA:Kodim 0418 Palembang Pindah Kantor, Berikut Lokasinya!

“semoga para RT dan RW dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Apalagi mereka kan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada warga.

Hal-hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, para RT dan RW diminta untuk memsatikan semuanya selesai.” Harap Pj Walikota Palembang.

Lantik RT/RW Se-Kecamatan IT II, Pj Walikota Palembang Sebut Kenaikan Insentif RT/RW Sedang Dirumuskan -Foto/Sandy Pratama-PALTV

Ditambahkan Ratu Dewa, dalam momen ini juga disampaikan terkait rencana kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW yang sudah dikoordinasikan bersama pihak BPKAD, Bappeda, serta tim TAPD kota Palembang untuk melakukan perumusan, untuk kemudian dikonsultasikan bersama BPKP dan Inspektorat, Pemerintah Provinsi, dan lainnya agar tidak menimbulkan permasalahan nantinya.

Lantik RT/RW Se-Kecamatan IT II, Pj Walikota Palembang Sebut Kenaikan Insentif RT/RW Sedang Dirumuskan -Foto/Sandy Pratama-PALTV

“setiap ada pelantikan para ketua RT dan RW selalu menyampaikan aspirasi kenaikan insentif mereka, dan saya sudah merespon. BPKAD, Bappeda, dan Tim TAPD benar-benar mengkaji. Itu juga harus dikonsultasikan dengan BPKP dan Inspektorat, Pemerintah Provinsi, dan lainnya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.” Tambahnya. (*)

Sumber: