“Pegawai yang kredibel dan berpengetahuan luas sangat penting untuk menjaga stabilitas organisasi,” ujar Yasonna.
Menanggapi berbagai saran, Supratman memastikan Kementerian Hukum berkomitmen melanjutkan
program-program unggulan yang telah ada, seperti penyatuan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia.
Kementerian juga berencana menambah program studi baru yang mencakup peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, dan Hak Asasi Manusia.
“Yang baik akan kami teruskan, termasuk pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia. Bahkan, Kementerian PANRB telah menyetujui integrasi politeknik di bawah Badan Pengembangan SDM Hukum,”
tutup Supratman, menekankan arah baru yang diharapkan memperkuat fondasi hukum nasional dan kualitas SDM di kementerian tersebut.