Muara Enim Susun Skema Dampak Pemangkasan APBD Rp1,02 Triliun

Lebih lanjut, Edison menerangkan terkait tunjangan pegawai, dalam hal ini Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih dikaji lebih lanjut.

"Apakah TPP nanti akan tetap seperti saat ini atau ada kebijakan lain, jadi sedang kita kaji," terangnya.

Dirinya menekankan bahwa tunjangan pegawai sifatnya kebijakan daerah, bukan mandatori pusat, sehingga diperlukan kajian agar jangan sampai mengganggu pembangunan fisik.

"Kita bertekad supaya semaksimal mungkin kita tidak mau mengganggu belanja pegawai karena menyangkut keberlangsungan dan semangat," tuturnya.

BACA JUGA:Perkuat Sinergi, Kakanwil Kemenkum Terima Audiensi Kakanwil Ditjenpas Sumsel

BACA JUGA:WiFi 6 di Infinix Zero 40 5G: Streaming Tanpa Buffer, Benarkah Sekencang Itu?

Sementara terkait skema pembangunan fisik masih dalam tahap finalisasi bersama OPD-OPD terkait untuk dilakukan penyesuaian.

"Kita harus melakukan penyesuaian, misalnya ruas jalan yang tadinya bisa selesai 1 tahun anggaran, harus menjadi 2 tahun karena efisiensi," bebernya.

Di sisi lain, Edison mengungkapkan upaya lainnya yang dilakukan Pemkab Muara Enim untuk menutupi dampak efisiensi tahun 2026.

"Kita minta partisipasi perusahaan yang melaksanakan pekerjaannya di wilayah Muara Enim supaya peran serta mereka ditingkatkan," ungkapnya.

Selain itu, Bupati juga berupaya menagih hak Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Pusat yang belum tersalurkan tahun 2023-2024 sebesar Rp1,6 triliun 

"Biar tidak seluruhnya, paling tidak separuhnya. Jadi kalau ini dapat, ditambah efisiensi anggaran mudah-mudahan bisa menutupi," pungkasnya.

Sumber: paltv.co.id