Amal Alghozali Pertanyakan Rencana Jokowi Impor Beras

Amal Alghozali Pertanyakan Rencana Jokowi Impor Beras

Amal Alghozali Pertanyakan Rencana Jokowi Impor Beras--Istimewa

PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Kepala Departemen IV DPP Partai Demokrat, Amal Alghozali mengatakan bahwa rencana impor beras yang disampaikan presiden Jokowi merupakan rencana yang tidak sesuai pada data yang ada.

Presiden terlalu reaktif saat dirinya melakukan inspeksi gudang bulog dan ternyata stok beras hanya 600 ribu ton. Menurut Amal, gudang bulog kosong bukan karena produksi gabah petani yang berkurang melainkan hanya sebagian wilayah yang panen.

Panen serentak di Jawa diperkirakan pada akhir Februari mendatang. Selain itu juga gudang kosong dikarenakan tidak memiliki cukup biaya untuk belanja gabah petani.

Menurut Amal keputusan Jokowi kelak hanya dapat menjatuhkan ekonomi petani. “Bagaimana bisa keputusan didapatkan hanya karena mendapat laporan dari bulog tanpa melihat neraca pangan dari Badan pangan Nasional, ini bisa berakibat fatal”, Ujar Amal.

BACA JUGA:Mumpung Masih Muda, Kenali Kesehatan Mental Pada Diri Anda

BACA JUGA:Legenda dan Keunikan Wisata Pulau Kemaro

“Saat ini wilayah produksi beras sudah panen, namun belum semuanya dan diperkirakan akhir bulan Februari ini terjadi panen raya di lumbung pangan pulau Jawa. Baru saja diumumkan keputusan tersebut harga gabah petani langsung anjlok, tidak bisa dibayangkan bagaimana menderitanya petani kita apabila beras impor masuk ke Indonesia saat panen raya”, kata Amal Alghozali.

Kenaikan harga beras belakangan ini terjadi karena kenaikan biaya input pada produksi. Selain itu juga kenaikan bahan bakar minyak pun ikut membuat seluruh biaya menjadi naik termasuk biaya tenaga kerja, kondisi pun semakin diperburuk sebab keputusan pemerintah yang juga ikut mengurangi subsidi pupuk.

Saat ini ada 23 juta rumah tangga petani yang turut serta dalam produksi pangan ya termasuk petani padi dan ini melibatkan tenaga kerja yang sangatlah banyak jumlahnya.

Menurut Amal, keputusan Jokowi tidaklah berpihak pada petani dan dapat dilihat dari alokasi anggaran pupuk yang dikurangi serta tambahan keputusan beras impor menjelang panen raya kelak. Pemerintah haruslah berpikir terlebih dahulu serta harus mengambil langkah yang strategis membenahi kebijakan dihulu produksi pangan ini.

Pemerintah tidak seharusnya mengambil jalan pintas impor beras ini untuk stabilisasi harga. Pemerintah harusnya memfokuskan kebijakannya untuk peningkatan produksi beras lokal.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: