Peringatan Hari Kependudukan Dunia di Indramayu, Saatnya Mewujudkan Kesetaraan Gender Sejati

Data di atas menunjukkan adanya ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. 

Ketidak setaraan gender menyebabkan anak anak perempuan rentan terhadap bahaya, termasuk ancaman kepada kaum ibu. Begitupula yang terjadi di Indramayu dimana tidak ada kesetaran gaji antara laki-laki dan perempuan, selain itu kesempatan promosi yang terbatas serta perlakuan yang tidak adil di tempat kerja.

BACA JUGA:Kisah Inspirasi Abdullah bin Abbas Sang Cendikiawan Umat

BACA JUGA:Hindari hoax! Selektif Pilih Informasi Jika Tak Ingin Salah Kaprah

Sementara itu Stereotip mengenai gender dan budaya lama juga dapat membatasi kaum perempuan dalam menentukan pekerjaan atau karirnya.

Di kabupaten Indramayu terjadi banyak kasus perceraian. Hal ini dipicu oleh karena menikah dibawah umur, yang disebabkan ketidakmengertian dan kemiskinan. Dimana terjadi juga kekerasan dalam rumah tangga dan masalah stunting.

Berdasarkan data SSGI tahun 2022, prevalensi stunting di Indramayu tercatat 21,10 persen. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis sejak bayi dalam kandungan yang berakibat terganggunya tumbuh kembang anak. 

Terobosan pun dilakukan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN melalui Direktorat Analisis Dampak Kependudukan. Direktorat ini telah mengembangkan model alat bantu berupa Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk atau Siperindu. Sistem ini bertujuan mengukur tingkat kerentanan dampak kependudukan. 

BACA JUGA:Usia Anda Sebentar Lagi 30 tahun? Wajib Baca Ini Sebelum Terlambat

BACA JUGA:Liburan ke Luar Negeri tanpa Harus Merogoh Kocek terlalu Dalam

Kepada wartawan, Bonivasius mengatakan Siperindu dapat menjadi rujukan data utama Perencanaan Kependudukan yang terupdate, serta sumber data untuk penyusunan lima pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). 

Melalui Siperindu - yang data dasarnya diambil dari sejumlah sumber di antaranya Pendataan Keluarga BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS) - pemerintah dapat mengetahui status kewaspadaan situasi kependudukan sampai level kabupaten/kota. 

Sementara Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Anjali Sen, mengatakan saat ini empat miliar perempuan dan anak perempuan, atau separuh dari penduduk dunia, menghadapi diskriminasi hanya karena gender mereka.

Selain itu, data menunjukan lebih dari 40 persen perempuan di dunia tak dapat mengambil keputusan yang menjadi hak mereka terhadap keinginan punya anak atau tidak punya anak. Menurut Anjali Sen, dunia perlu memperluas akses hak-hak dan kesehatan seksual dan reproduksi serta pendidikan. 

BACA JUGA:Skandal Korupsi di SMA Negeri 19 Palembang: Tim Penyidik Kejari Tetapkan Dua Tersangka

Sumber: humas bkkbn