Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak untuk Kendaraan Listrik dan Hybrid Hingga Akhir 2025

Kriteria ini mengacu pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021.

Insentif ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan hybrid yang lebih ramah lingkungan.

Kebijakan perpanjangan insentif pajak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dan mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.

BACA JUGA:4.994 Orang di Sumsel Telah Jalani Pemeriksaan Kesehatan Gratis

BACA JUGA:Jangan Abaikan! Kenali Gejala Ban Aus Sebelum Terlambat

Dengan adanya insentif ini, diharapkan harga kendaraan listrik dan hybrid menjadi lebih terjangkau, sehingga dapat meningkatkan penetrasi pasar kendaraan ramah lingkungan di Tanah Air.

Dampak positif dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh industri otomotif nasional.

Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025,--ilustrasi pribadi

Insentif ini diharapkan dapat mendorong investasi di sektor manufaktur kendaraan listrik dan hybrid, serta meningkatkan produksi komponen lokal.

Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan TKDN dan mengurangi ketergantungan pada impor komponen kendaraan.

BACA JUGA:Sriwijaya FC Lolos dari Degradasi, Pemain Menunggu Pembayaran Gaji dan Bonus

BACA JUGA:Jangan Abaikan! Kenali Gejala Ban Aus Sebelum Terlambat

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri pendukung, seperti baterai kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya.

Pemerintah telah menggalakkan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai wilayah untuk mendukung adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.

Dengan semakin banyaknya SPKLU, diharapkan kekhawatiran masyarakat mengenai jarak tempuh dan ketersediaan infrastruktur pengisian daya dapat teratasi.

Sumber: berbagai sumber