Presiden Korea Selatan Dituduh Berkhianat, Pemakzulan dan Ancaman Hukuman Mati Menanti
Presiden Korea Selatan Dituduh Berkhianat, Pemakzulan dan Ancaman Hukuman Mati [email protected]
Selain Presiden Yoon, nama Kim Yong Hyun, mantan Menteri Pertahanan, juga menjadi sorotan. Kim, yang dianggap sebagai dalang utama deklarasi darurat militer, ditangkap pada 8 Desember 2024.
Tuduhan serius terhadap Presiden Yoon Suk Yeol bermula pada 3 Desember 2024,[email protected]
Ia menghadapi tuduhan yang sama seperti Yoon, yaitu pemberontakan dan pengkhianatan terhadap negara, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.
BACA JUGA:Organizer Kursi Mobil, Solusi Perjalanan Nyaman dan Bebas Berantakan!
BACA JUGA:Mitsubishi All New Triton Hadir dengan Sejumlah Fitur Baru, Lebih Tangguh dan Nyaman
Sejumlah pejabat lainnya turut ditangkap, termasuk kepala Kepolisian Nasional dan kepala Kepolisian Metropolitan Seoul. Mereka diduga terlibat dalam upaya mencegah anggota parlemen masuk ke gedung parlemen selama deklarasi berlangsung.
Bukti dan Kesaksian
Presiden Yoon dituduh secara langsung memerintahkan pasukan militer untuk memaksa anggota parlemen meninggalkan gedung parlemen, sehingga jumlah kehadiran tidak mencukupi untuk membatalkan deklarasi darurat.
Tuduhan ini didukung oleh kesaksian Kwak Jong Keun, Komandan Komando Operasi Khusus Angkatan Darat. Kwak mengaku menerima perintah langsung dari Yoon tetapi memilih untuk tidak melaksanakannya.
BACA JUGA:Organizer Kursi Mobil, Solusi Perjalanan Nyaman dan Bebas Berantakan!
BACA JUGA:Yamaha MX King 150 Kini Hadir dengan Tiga Warna Baru
Selain itu, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Nasional, Hong Jang Won, juga memberikan kesaksian bahwa Yoon memerintahkan penangkapan terhadap para lawan politiknya sesaat setelah darurat militer diumumkan.
Respons Publik
Keputusan Yoon menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk oposisi, masyarakat sipil, dan bahkan anggota partainya sendiri.
Ribuan demonstran berkumpul di depan parlemen, menyerukan pengunduran diri Yoon dan pembubaran People Power Party (PPP), partai yang berkuasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: berbagai sumber