Hadiri Pengukuhan Kepala OJK, Kemenkumham Sumsel Siap Meningkatkan Kolaborasi

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Yulizar, menghadiri acara Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan pada Selasa (2/7) siang di gedung OJK Palembang.

Menurut Yulizar, Arifin Susanto yang baru menjadi Kepala OJK menggantikan Untung Nugroho yang menjabat sejak 2020. Dia menekankan bahwa kerja sama antara Kemenkumham Sumsel dan OJK Regional Sumsel-Babel selama ini berjalan baik, dengan harapan sinergi dan kolaborasi tetap lancar di bawah kepemimpinan baru.

Kemenkumham Sumsel melihat peran OJK sebagai lembaga pengawasan dan pengaturan penting dalam sektor jasa keuangan, termasuk lembaga pembiayaan, industri perbankan, dan keuangan non-bank. Kolaborasi ini penting terutama dalam pertukaran informasi terkait pencegahan TPPU dan TPPT.

Yulizar menjelaskan bahwa Kemenkumham Sumsel, melalui notaris, terus menerapkan metode Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa (PMPJ) untuk mencegah penggunaan lembaga tersebut sebagai sarana pencucian uang. Di sinilah peran OJK dalam pertukaran informasi mengenai pendanaan dari kegiatan kriminal sangat dibutuhkan.

BACA JUGA: Ditjen KI dan PT. Pusri Palembang Gelar Sharing Knowledge Implementasi IP Market Place untuk Inovator

Selain itu, kerjasama antara Kemenkumham Sumsel dan OJK juga melibatkan Penyuluh Hukum yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Hadiri Pengukuhan Kepala OJK, Kemenkumham Sumsel Siap Meningkatkan Kolaborasi--foto/ dokumentasi. Kemenkumham Sumsel

Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan masyarakat dari investasi ilegal, pinjaman online ilegal, gadai ilegal, dan kegiatan judi online yang merugikan.

Hadiri Pengukuhan Kepala OJK, Kemenkumham Sumsel Siap Meningkatkan Kolaborasi--foto/ dokumentasi. Kemenkumham Sumsel

Pada acara tersebut, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, turut menghadirkan ucapan selamat dan harapannya agar peran OJK semakin strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan secara keseluruhan.(*)

Sumber: