Gubernur Sumsel Resmi Buka Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beserta Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya, membuka secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Acara berlangsung di Ballroom Novotel Palembang pada Kamis, 13 April 2023.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh para Bupati dan Walikota dari 17 Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.

Usai membuka Musrenbang, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, dalam Musrenbang ini dilihat hasil capaian pada tahun sebelumnya yang akan menjadi pijakan bagi Sumatera Selatan dalam membuat perencanaan tahun yang akan datang, mengingat RKPD perlu dirancang dengan data yang benar, sehingga produknya akan lebih baik lagi.

Berdasarkan indikator makro Provinsi Sumsel, pada tahun 2023 beberapa hal mulai membaik. Seperti IPM yang kini lebih tinggi dari tahun 2022 lalu di angka 70,90. Stunting yang mendekati standar WHO yakni di angka 18,6 persen, hingga kemiskinan yang pada tahun 2022 lalu turun ke angka 11,95 persen.

BACA JUGA:Gubernur Pastikan THR Honorer Pemprov Sumsel 1 Bulan Gaji

BACA JUGA:‘Bapak Ku Ngoceh’ Selesaikan Masalah Pajak hingga 100 Persen di Desa Muara Gula Baru

“Jadi indikator IPM kita mengalami kenaikan menjadi tinggi tapi harapan kita sangat tinggi. Angka stunting kita sudah mendekati standar WHO yang dari 24,8 sduah menjadi 18. WHO itu 14, kita harapkan secara bertahap akan tercapai. Angka kemiskinan turun. Tapi ini kan tidak serta merta turun. Ini karena kerja yang sangat kolaboratif dengan Kabupaten Kota, dengan Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan irama ini terus bergulir sehingga apa yang diharapkan akan segera terwujud,” terang Herman Deru.

Herman Deru menambahkan, sementara untuk masa kepemimpinan Sumsel setelah masa jabatannya berakhir, diharapkan semua program yang ada tetap dijalankan sesuai dengan RKPD dan Musrenbang ini, mengingat hal tersebut merupakan kepentingan daerah.

“Siapapun yang menjabat pada saat itu harus menjalankan RKPD dan hasil Musrenbang ini. Jadi ini tidak bicara individu, tapi berbicara kepentingan daerah,” tutup Deru Singkat.*

Sumber: paltv