Mengejutkan! Presiden AS Joe Biden Membongkar Alasan Pemindahan Ibu Kota RI Ke Pulau Kalimantan

Jakarta sendiri akan diubah menjadi Provinsi kawasan aglomerasi setelah tidak lagi menjadi daerah khusus ibukota (DKI).

BACA JUGA:Tidak Perlu Membentak Agar Anak Patuh, Ini Kiat Mendidik Anak Sesuai dengan Ajaran Islam

Konsep kawasan aglomerasi mencakup penggabungan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota induknya, meskipun berbeda dari sisi administrasi.

Kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global, mengintegrasikan pemerintahan, industri, perdagangan, transportasi, dan sektor strategis lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Dalam draf RUU tersebut, kawasan aglomerasi tidak hanya mencakup Jakarta tetapi juga melibatkan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Badan Antariksa AS, NASA, turut memberikan analisis terkait permasalahan yang dihadapi Jakarta.

BACA JUGA:Buaya Terkam Seorang Warga Perum Mekarsari Banyuasin di Kolam Bekas Galian

Kenaikan suhu global dan pencairan lapisan es meningkatkan risiko banjir dan luapan air laut di kota-kota pesisir, termasuk Jakarta.

NASA mencatat bahwa kenaikan rata-rata permukaan laut global sebesar 3,3 mm per tahun, bersamaan dengan intensifikasi badai hujan akibat pemanasan atmosfer, akan membuat banjir menjadi hal biasa.

Sejak tahun 1990-an, Jakarta telah mengalami banjir besar, dan musim hujan 2007 menyebabkan 70% wilayah terendam.

NASA juga memperlihatkan evolusi Jakarta dalam tiga dekade terakhir, di mana deforestasi di daerah pedalaman sepanjang sungai Ciliwung dan Cisadane mengurangi kemampuan penyerapan air dan meningkatkan risiko banjir.

BACA JUGA:Oknum PNS Inspektorat Sumsel Ditetapkan Sebagai Tersangka Gratifikasi oleh Kejati Sumsel

Kondisi ini diperparah oleh penyempitan dan penyumbatan sungai dan kanal oleh sedimen dan sampah, membuat Jakarta semakin rentan terhadap luapan air laut. 

Populasi yang meningkat dari tahun 1990 hingga 2020 membuat lebih banyak orang mendiami daerah dengan risiko banjir tinggi.

Pemerintah Indonesia, dengan menggandeng pakar internasional dan mempertimbangkan peringatan dari berbagai pihak, terus memajukan langkah-langkah untuk menangani permasalahan ini.

Sumber: berbagai sumber