Siswo juga menegaskan bahwa kerugian negara timbul akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
Dalam pandangannya, ketika suatu barang diterima namun administrasi pengadaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum.
BACA JUGA:PLN dan Wuling Jalin Kerja Sama, Pasang Home Charging Hanya dalam 7 Hari
BACA JUGA:Huawei Band 10 Segera Hadir di Indonesia, Simak Spesifikasinya
Suasana sidang saat saksi ahli beri keterangan--Foto : Heru - PALTV
"Akuntabilitas dalam manajemen, baik keuangan maupun proyek, adalah kaidah yang harus diterapkan. Ketika administrasi tidak dipenuhi, itu adalah pelanggaran hukum yang harus dihukum," tegas Siswo.
Dia juga menambahkan bahwa dalam pengelolaan keuangan BUMN, Kementerian Keuangan memegang kendali dan berperan sebagai koordinator.
Pengeluaran dana di BUMN harus melalui kajian dan perencanaan yang matang, agar kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sidang ini masih terus berlanjut dan diperkirakan akan mengungkap lebih banyak informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut.