PALTV.CO.ID - Kebijakan lingkungan dan energi merupakan salah satu topik yang paling menarik perhatian dunia pada era kepemimpinan Donald Trump.
Salah satu langkah kontroversial yang diambilnya adalah penghapusan dukungan untuk mobil listrik, sebuah keputusan yang dapat memberikan dampak luas, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Meskipun dampak kebijakan ini mungkin lebih terasa di pasar otomotif AS, Indonesia memiliki cara tersendiri untuk memperkuat komitmennya terhadap elektrifikasi transportasi.
Dalam rangka melindungi industri otomotif domestik, Trump memutuskan untuk mencabut mandat yang mengharuskan 50% produksi kendaraan baru di AS pada tahun 2030 adalah mobil listrik.
BACA JUGA:131.500 Meter Rel Baru, Langkah KAI Divre III Palembang Tingkatkan Layanan
BACA JUGA:Geely Indonesia Luncurkan EX5, Alternatif Baru di Segmen SUV Listrik
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tenaga kerja dan perekonomian AS, menurut klaim Trump.
Namun, banyak analis otomotif dan lingkungan menyoroti bahwa pencabutan mandat tersebut justru berpotensi mengurangi adopsi kendaraan ramah lingkungan, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia.
Selain itu, langkah ini juga mencakup penghentian alokasi dana sebesar $5 miliar untuk pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, yang ingin dibangun untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.
Pengaruh keputusan ini undang perhatian global, terutama di negara-negara yang sedang berinvestasi dalam teknologi energi bersih.
BACA JUGA:Land Rover Defender Octa Siap Bersaing di Dunia Balap Off-Road
BACA JUGA:7 Penyebab Mobil Diesel Eropa di Indonesia Jadi Boros
Amerika Serikat, sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di dunia, memiliki peranan penting dalam menentukan tren industri otomotif global.
Kebijakan lingkungan dan energi merupakan salah satu topik yang paling menarik perhatian dunia--ilustrasi pribadi
Jika AS mengurangi dukungan terhadap mobil listrik, negara lain mungkin akan mempertimbangkan kembali kebijakan mereka sendiri.