PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Ketegangan antara Amerika Serikat dan China kembali memanas, kali ini dipicu oleh kebijakan proteksionis yang diterapkan AS untuk membatasi impor mobil listrik dari China.
Kebijakan ini mencakup peningkatan tarif pajak hingga empat kali lipat, yang dianggap oleh pemerintah AS sebagai langkah untuk melindungi industri otomotif domestik dari dominasi produk China.
Presiden AS Joe Biden mengemukakan bahwa salah satu alasan di balik kebijakan ini adalah subsidi besar yang diberikan oleh pemerintah China kepada produsen mobil listrik mereka.
Menurut Biden, subsidi ini memungkinkan mobil listrik China dijual dengan harga yang jauh lebih murah, sehingga dapat menguasai pasar global. Kebijakan ini, menurut Biden, penting untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi industri otomotif AS dari persaingan yang tidak adil.
Namun, pemerintah China segera merespons dengan keras tuduhan tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, membantah klaim bahwa keberhasilan mobil listrik China disebabkan oleh subsidi pemerintah.
Menurut Mao, kesuksesan produsen mobil listrik China lebih banyak disebabkan oleh inovasi teknologi dan kualitas produk yang unggul. Ia menegaskan bahwa subsidi tidak bisa menjadi satu-satunya faktor yang menentukan dominasi di pasar otomotif global.
"Subsidi tidak bisa membantu untuk memimpin persaingan di industri otomotif," ujar Mao Ning.
Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 China telah mengekspor 13.000 unit mobil listrik ke AS.
BACA JUGA:Timnas Indonesia Lolos ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Tekuk Filipina 2-0
Mao juga menambahkan bahwa kebijakan subsidi industri bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan di AS dan Eropa melalui berbagai inisiatif seperti CHIPS and Science Act serta US Inflation Reduction Act.
Dalam pandangan China, kebijakan proteksionis AS ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar bebas dan peraturan perdagangan internasional.
Mao mendesak AS untuk mematuhi aturan-aturan ini dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan serta persaingan yang sehat bagi perusahaan-perusahaan global. Ia juga menegaskan bahwa China siap mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya jika AS tetap melanjutkan kebijakan ini.
Para pejabat dan pakar asal China telah berulang kali mengkritik kebijakan tarif pajak yang diberlakukan oleh AS.