Kanwil Kementerian Hukum Sumsel Ikuti Webinar Virtual Mengenai Reformasi KUHAP

PALEMBANG, PALTV.CO.ID– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, beserta seluruh jajaran pimpinan mengikuti kegiatan webinar nasional mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara virtual dari ruang pertemuan kantor wilayah. 

Webinar yang mengusung tema "KUHAP dalam Bingkai Reformasi Hukum Nasional dan Penguatan Negara Hukum" ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Kementerian Hukum, Prof. Eddy Hiariej, menjelaskan bahwa reformasi hukum nasional melalui pembaruan hukum acara pidana merupakan langkah krusial untuk memperkuat pilar negara hukum. 

Beliau menekankan bahwa KUHAP masa depan harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dengan kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan. 

BACA JUGA:Kekalahan 15-0 Sriwijaya FC Jadi Sorotan, Konten Kreator Tommy Desky Ikut Angkat Suara

Penguatan ini bertujuan agar proses peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih modern, transparan, dan akuntabel selaras dengan perkembangan zaman.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kementerian Hukum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan pentingnya pemahaman mendalam bagi seluruh jajaran di wilayah mengenai arah reformasi hukum ini. 

Kanwil Kementerian Hukum Sumsel mengikuti webinar virtual reformasi KUHAP untuk memperkuat pemahaman hukum acara pidana yang adil dan modern.--foto/ dok. Kemenkum Sumsel

"Kami di wilayah siap mendukung penuh penguatan negara hukum melalui implementasi kebijakan reformasi hukum nasional yang telah dicanangkan pusat," ujar Maju Amintas.

Kanwil Kementerian Hukum Sumsel mengikuti webinar virtual reformasi KUHAP untuk memperkuat pemahaman hukum acara pidana yang adil dan modern.--foto/ dok. Kemenkum Sumsel

Kakanwil juga menambahkan bahwa webinar ini menjadi sarana peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Kantor Wilayah agar memiliki persepsi yang sama terhadap perubahan regulasi. 

Pemahaman yang seragam mengenai hukum acara pidana sangat penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedur dalam setiap pelayanan hukum maupun pendampingan yang diberikan kepada masyarakat. 

"Aparatur hukum di Sumsel harus responsif terhadap perubahan paradigma hukum yang lebih humanis dan progresif," tambahnya.

Kegiatan virtual ini diikuti dengan antusias oleh peserta dari berbagai divisi yang terlibat langsung dalam proses penegakan dan pelayanan hukum. 

Sumber: berbagai sumber