Gubernur Sumsel Teken Kesepakatan Data Bersama BPS RI

Gubernur Sumsel Teken Kesepakatan Data Bersama BPS RI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI) resmi menandatangani Nota Kesepakatan--Foto : Hafid Zainul - PALTV

PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI) resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data/statistik dalam rangka pembangunan daerah, Jumat siang, 12 September 2025, di Griya Agung Palembang.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru bersama 17 Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, serta 15 Kepala BPS Kabupaten/Kota.

Gubernur Sumsel, Herman Deru menegaskan, pentingnya kesepakatan ini sebagai upaya menghadirkan data tunggal sosial ekonomi yang terintegrasi.


Gubernur Sumsel, Herman Deru --Foto : Hafid Zainul - PALTV

Menurutnya, selama ini banyak data yang terpisah, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial hingga data kemiskinan ekstrem yang kerap menimbulkan tumpang tindih.

BACA JUGA:HUT ke-47 FKPPI, HNU Ajak Anggota Perkuat Nilai Bela Negara dan Kontribusi Nyata untuk Masyarakat

BACA JUGA:Membagongkan! Mobil Sekelas Palisade Kalah Mewah & Kalah Irit Dengan Chery 9 CSH


Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru bersama 17 Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, serta 15 Kepala BPS Kabupaten/Kota.--Foto : Hafid Zainul - PALTV

“Dengan adanya data yang terpisah, ada saja yang overlap, ada saja yang tidak terdata. Padahal data yang menyangkut manusia itu sangat dinamis, setiap detik bisa berubah. Melalui BPS, kita dapat data yang mendekati akurat 100 persen.

Inilah yang menjadi pegangan kita dalam mengambil keputusan pembangunan,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Deru menambahkan, Sumsel menjadi salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang kepala daerahnya lengkap menandatangani kesepakatan ini, selain Provinsi Riau. Dengan adanya dashboard data tunggal dari BPS, pemerintah daerah diyakini lebih terarah dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Di Indonesia, baru dua provinsi, yang Gubernur, Bupati, dan Walikotanya lengkap menandatangani kesepakatan. Provinsi Riau dan Provinsi Sumsel. Saya mengajak Bupati dan Walikota bersama BPS melengkapi kesepakatan itu, agar kita diberikan dashboard yang jelas, dalam setiap kita melangkah kita butuh data. Data untuk memulai, data untuk mempercepat kita membangun, data untuk mengalihkan fokus, tidak mungkin bahwa kita fokus dalam suatu program tanpa punya data yang akurat,” tambah Deru.

BACA JUGA:PLN UP3 Ogan Ilir Sosialisasikan Diskon Tambah Daya 50% Lewat Jalan Sehat Bersama

BACA JUGA:Polda Sumsel Dalami Kasus Ledakan Sumur Minyak Ilegal Yang Tewaskan Dua Orang di Muba

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: paltv.co.id