Pro dan Kontra Redenominasi Mata Uang Indonesia, Perlukah?

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi kunci keberhasilan proyek ini, karena tanpa persetujuan DPR, redenominasi hanya akan menjadi wacana.

BACA JUGA:Masyarakat Diminta Waspada, Bukan Panik, Terkait Penyebaran Pneumonia di Tiongkok

Dasar hukum redenominasi diwujudkan melalui RUU modifikasi, yang melibatkan modifikasi isi rancangan untuk mengakomodasi perkembangan masa depan.

Meskipun redenominasi bukan kebutuhan mendasar, adanya dasar hukum diharapkan memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Sosialisasi yang baik kepada masyarakat dianggap penting untuk mencegah kebingungan terkait nilai mata uang, potensi kenaikan harga barang, dan ketidakadilan bagi rakyat kecil. 

Pertimbangan manfaat yang signifikan juga menjadi kunci apakah redenominasi seharusnya dilaksanakan, mengingat besarnya dana yang diperlukan untuk tujuan yang benar-benar diperlukan.(*)

Sumber: