Nomor 6 Gubernur Nusa Tenggara TimurViktor Laiskodat memiliki harta Rp 37 miliar
Nomor 7 Gubernur Papua Lukas Enembe Rp 33,7 miliar
Nomor 8 Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi memiliki harta Rp 30,7 miliar
Nomor 9 Gubernur Jawa Timur memiliki harta Rp Khofifah Indar Parawansa
BACA JUGA:Riset Manulife Investment Management Mengungkap 69% Orang Indonesia Masih Bekerja Setelah Pensiun
Nomor 10 Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil memiliki harta Rp 23,7 miliar.
LHKPN adalah kewajiban bagi setiap pejabat atau penyelenggara negara di Indonesia untuk melaporkan harta kekayaannya secara teratur. Tujuan utama dari LHKPN adalah untuk mencegah korupsi dan menunjukkan bahwa pejabat publik tidak memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi.
Salah satu perkembangan terbaru terkait LHKPN adalah peluncuran platform digital yang memudahkan para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka secara online.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan efisiensi dalam pelaporan LHKPN.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus mengawasi pelaporan LHKPN. Mereka memiliki peran penting dalam memeriksa dan memverifikasi laporan yang masuk serta mengambil tindakan hukum jika terdapat indikasi pelanggaran.
Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang telah menjadi prioritas nasional.*