PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak siap menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Di Sumatera Selatan, luas karhutla saat ini hanya mencapai lima hektare," kata Hanif.
Hanif mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Selatan agar segera melakukan evaluasi terhadap kesiapan sumber daya manusia, peralatan, dan pendanaan dari seluruh pemegang konsesi di wilayahnya.
"Saya berharap surat itu segera diterima dan ditindaklanjuti. Dalam surat tersebut, kami memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, peralatan, dan pendanaan dari seluruh pemegang konsesi." Ungkapnya.
BACA JUGA:Gubernur Sumsel Dukung Penuh PLN Mobile Color Run 2025 di Palembang
BACA JUGA:PLN Mobile Color Run 2025 Dimulai di Palembang: Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan
Hanif menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut, Gubernur memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penanggulangan karhutla.
"Kita tidak bisa hanya berharap pada hujan yang akan datang. Perusahaan wajib menyiapkan tim pemadam, peralatan, dan dana untuk mengantisipasi kebakaran. Itu perintah regulasi, bukan pilihan," ujarnya tegas.
Jika dalam waktu tiga bulan Gubernur tidak mengambil langkah pemberian sanksi, Menteri Hanif menegaskan bahwa pihaknya dari pemerintah pusat akan turun tangan.
"Kami pastikan sanksi akan tetap diberikan. Tidak ada kompromi untuk hal ini." Tegasnya.
BACA JUGA:Atasi Kesulitan Ekonomi! Desa Karang Dapo Peninjauan OKU Bentuk Koperasi Merah Putih
BACA JUGA:BI Sumsel Gelar ‘Digital Kito Galo 6th' Wujudkan Transaksi Aman dan Nyaman
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa jumlah titik api tahun 2024 menurun drastis dibandingkan tahun 2023.
"Tahun lalu, kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir di 1 juta hektare. Tahun ini, baru seribuan titik yang tercatat. Riau mencatatkan sekitar 600 hektare, sedangkan Kalimantan Barat 143 hektare," jelas Hanif.
Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak yang telah berupaya menekan titik Karhutlah.