PALTV.CO.ID - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo menegaskan bahwa audit terhadap penggunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 bukanlah bentuk tekanan bagi panitia maupun para atlet.
Langkah ini diambil semata-mata untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pemakaian anggaran negara, demi menjaga integritas penyelenggaraan event berskala nasional ini.
Pernyataan Menpora tersebut disampaikan di Media Center PON XXI Wilayah Sumatera Utara, Medan, pada Jumat (13/9/2024), merespons adanya spekulasi di media sosial terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan PON.
Tuduhan tersebut dianggap muncul dengan cepat, namun hanya berdasarkan sampel terbatas yang tidak cukup kuat.
BACA JUGA:Beasiswa S2 dari Pemerintah Inggris Tawarkan Peluang Emas bagi Indonesia Timur
BACA JUGA:Galon Air Polikarbonat: Waspadai Risiko Tersembunyi BPA
“Ini adalah respons kami terhadap tuduhan yang berkembang secara cepat setelah PON baru saja dimulai. Beberapa pihak langsung menuduh adanya korupsi tanpa dasar yang jelas,” ujar Menpora.
Ia menambahkan, sejak awal, pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola, yang melibatkan Bareskrim dan Jamintel Kejaksaan Agung, untuk memantau pengelolaan anggaran PON XXI secara ketat.
Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa seluruh proses pengawasan sudah berjalan sesuai dengan prosedur, dan dilakukan oleh pihak berwenang. Tuduhan korupsi yang muncul saat ini sama sekali tidak berdasar,” jelas Menpora lebih lanjut.
BACA JUGA:Hak Konsumen : Jangan Ragu Komplain Jika Barang Tak Sesuai Ekspektasi
BACA JUGA: Festival Kekayaan Intelektual 2024 Tonggak Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia
Selain itu, Menpora menekankan bahwa audit ini justru akan menjadi dukungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PON, termasuk pemerintah pusat dan daerah, agar bekerja lebih waspada dan sigap.
Menurutnya, dengan anggaran besar yang dialokasikan, sudah sewajarnya ada pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat.
“Pemberitaan tentang audit ini seharusnya dilihat sebagai upaya positif yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dengan begitu, setelah PON berakhir, semua pihak bisa merasa lega karena setiap langkah yang diambil telah diaudit secara terbuka,” tambah Menpora.