BACA JUGA:Rencana Renovasi Gedung Kesenian Palembang Mulai September 2024
Kim Jong Un juga menyatakan bahwa proses rekonstruksi rumah dan infrastruktur yang rusak akibat banjir akan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
Pembangunan kembali akan menjadi prioritas utama pemerintah Korea Utara dalam beberapa bulan mendatang, mengingat kerusakan besar yang terjadi di wilayah-wilayah terdampak.
Namun, Kim Jong Un secara tegas menolak laporan yang menyebutkan jumlah korban tewas dan hilang mencapai 1.500 orang.
Ia menyebut laporan tersebut sebagai "provokasi serius" dan "penghinaan terhadap rakyat Korea Utara yang sedang berduka akibat bencana ini.
BACA JUGA:Penjualan BYD Mengalami Lonjakan Signifikan, Menyalip Honda dan Nissan di Pasar Global
Pernyataan ini menimbulkan spekulasi tentang tingkat transparansi pemerintah Korea Utara dalam menghadapi situasi darurat seperti banjir.
Eksekusi Pejabat sebagai Tindakan Tegas Kim Jong Un
Eksekusi para pejabat daerah oleh Kim Jong Un dilihat sebagai langkah drastis untuk menunjukkan ketegasannya dalam menangani bencana alam di Korea Utara.
Pejabat-pejabat tersebut dianggap bertanggung jawab atas ketidakmampuan mereka dalam mengelola situasi darurat dan melindungi warga dari dampak bencana.
BACA JUGA:Jangan Abaikan! 5 Kesalahan yang Merusak Wiper Mobilmu
BACA JUGA:78 Persen Responden Wanita Menemukan Profil Palsu di Aplikasi Kencan dan Pernikahan
Langkah ini bukan pertama kalinya Kim Jong Un mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak kompeten.
Sebelumnya, ia juga pernah dilaporkan menjatuhkan hukuman keras kepada pejabat yang gagal menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pemerintah pusat.
Banjir di Korea Utara telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang mendalam, terutama karena negara tersebut sering kali kekurangan infrastruktur yang memadai untuk menangani bencana alam.