PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Rahmi Widhiyanti, menyampaikan apresiasi atas pencapaian prestasi dan kinerja luar biasa yang ditunjukkan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Tim Satgas SPIP di satuan kerja Kantor Wilayah tersebut.
Pada minggu (10/1), Rahmi mengungkapkan bahwa tim verifikator Kantor Wilayah dan Tim Inspektorat Jenderal tengah fokus melakukan verifikasi data dukung untuk periode triwulan I 2024 (B03).
Menurut Rahmi, keberhasilan ini merupakan hasil dari kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas dan Pendampingan Penyusunan SPIP yang baru saja ditutup pada 8 Maret lalu. Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran dapat memaksimalkan pemenuhan data yang diperlukan.
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Rahmi Widhiyanti--Foto/dok. Kemenkumham Sumsel
Namun, Rahmi juga mengungkapkan bahwa masih ada beberapa satuan kerja yang perlu meningkatkan kualitas laporan SPIP dan manajemen risiko mereka agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
BACA JUGA:Ricky Bobby Koki Berbakat Indonesia Menorehkan Prestasi Luar Biasa di Dunia Kuliner Amerika
Pihaknya menginginkan agar seluruh satuan kerja dapat mengoptimalkan kuantitas data dukung B03 dengan capaian persentase mencapai 100 persen.
Kepala Divisi Administrasi menekankan bahwa dari hasil verifikasi, beberapa satuan kerja masih mengunggah data dukung yang tidak sesuai dengan naskah dinas, dan isi laporan yang belum substansial. Oleh karena itu, Rahmi memberikan dorongan kepada seluruh satuan kerja untuk meningkatkan kualitas laporan dan pemenuhan data yang diminta.
Sementara itu, Kepala Bagian Program dan Humas, Yulizar, menambahkan bahwa seluruh satuan kerja belum pernah melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021.
Yulizar mengajak semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) segera melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP dengan cara mengisi kertas kerja SPIP dan mengunggah data dukungnya. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024.
Kepala Bagian Program dan Humas, Yulizar--Foto/dok. Kemenkumham Sumsel
Kepala Divisi Administrasi menyatakan bahwa evaluasi terus dilakukan terkait kegiatan penguatan Zona Integritas. Tujuannya adalah mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
"Alhamdulillah semua materi tersampaikan, yang terpenting dalam esensi pembangunan ZI ini adalah bagaimana kita melakukan perubahan dalam pengelolaan tugas kita untuk memaksimalkan pelayanan publik," ungkap Rahmi.
Diharapkan bahwa melalui kegiatan penguatan Zona Integritas ini, integritas dan kinerja birokrasi dapat meningkat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta membawa dampak positif dalam mencegah terjadinya pungutan liar pada semua layanan di Lingkungan Kemenkumham Sumsel.(*)