Petani Desa Gunung Agung Minta Pemerintah Bangun Jalan Usaha Tani

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Para petani di wilayah Matang Basung, tepatnya di desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah (SDT), tengah mengusulkan agar pemerintah turut berperan dalam pembangunan jalan usaha tani.

Mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses kebun mereka untuk mengangkut hasil panen yang berlimpah. Kawasan Matang Basung ini memiliki potensi menghasilkan beragam tanaman hortikultura, termasuk tomat, bawang, sawi, kentang, kacang, cabai, dan jenis lainnya. Sekitar 25 bidang kebun membutuhkan akses jalan sepanjang 1 kilometer untuk mendukung aktivitas pertanian.

Warga petani telah melakukan usaha swadaya dengan membangun jalan sepanjang 100 meter, tetapi masih memerlukan sekitar 900 meter lagi agar aktivitas di area pertanian tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Jalan tersebut telah dibangun dengan material jalan cor untuk mempermudah pengangkutan hasil panen.

Keadaan ini menjadi ironis karena wilayah ini ditargetkan menjadi kawasan agropolitan. Para petani mengharapkan dukungan maksimal dari pemerintah, terutama melalui dinas terkait, guna meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong kemandirian ekonomi mereka.

BACA JUGA:Arti Mimpi Masuk Neraka Menurut Islam dan Primbon Jawa, Pertanda Apa?

BACA JUGA:Ramalan Weton Dari Hari Lahir hingga Jodoh Menurut Primbon Jawa

Evra Jaya, seorang petani yang sudah membuka lahan pertanian di wilayah ini selama 10 tahun, mengawali pembangunan jalan secara mandiri.

Namun, semakin banyaknya petani lain yang ikut bertani, mendorong mereka bersama-sama melakukan pembangunan jalan sebagai akses utama.

Fasilitas akses jalan yang sulit ke kebun petani telah menyebabkan berbagai insiden seperti kecelakaan kendaraan. Hasil panen pun terganggu, merugikan para petani dan pembeli hasil pertanian.

Keterbatasan dana menjadi hambatan bagi masyarakat untuk membangun jalan secara swadaya. Evra Jaya menegaskan bahwa pembangunan jalan dengan swadaya memerlukan waktu dan dana yang tidak sebanding dengan upaya pemerintah.

Karnadi, seorang aktivis dari Gerakan Masyarakat Peduli Semende Raya (GMPSR), menyayangkan bahwa sejak tahun 2012 yang lalu, ketika wilayah ini diumumkan sebagai kawasan agropolitan, pemerintah belum mengambil langkah serius untuk mewujudkannya.

Ia mengkritik kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah tersebut, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat petani, seperti infrastruktur jalan.

BACA JUGA:Tradisi Panen Buah Duku di Sumsel Hampir Punah! Regenerasi Pohon Baru Hanya Sedikit

Sumber: paltv.co.id