Insentif Mobil LIstrik Gagal, Pemerintah Perkuat Jalur Non Fiskal

Menurut Tunggul, bentuk insentif ke depan tidak akan hanya terbatas pada kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV).

Tetapi juga akan mencakup mobil hybrid dan kendaraan berbahan bakar hidrogen.

Pendekatan ini mencerminkan perluasan spektrum elektrifikasi kendaraan, menyesuaikan dengan kesiapan industri dan kebutuhan pasar domestik.

angka penjualan kendaraan listrik roda empat masih jauh dari target--ilustrasi pribadi

Selain menjalankan kebijakan  pembebasan pajak impor dan pengurangan PPN, pemerintah mulai melirik kebijakan non fiskal.

BACA JUGA:Halifah Mahyuddin Kembali Terpilih sebagai Ketua PW BKMT Sumsel Periode 2025-2030

BACA JUGA:Program 100 Hari Kerja, Walikota Palembang Ratu Dewa Launching Layanan Rawat Inap Puskesmas

Seperti penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung (SPKLU), dan kemudahan investasi bagi produsen yang memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TKDN menjadi titik tekan dalam transformasi ini, guna memastikan bahwa pertumbuhan industri kendaraan listrik tidak semata menjadi lahan bagi produk impor, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan industri lokal dari hulu ke hilir.

Tunggul menegaskan bahwa pelaku industri otomotif yang memenuhi syarat TKDN akan mendapatkan berbagai bentuk insentif tambahan.

Ini dilakukan dalam kerangka membangun industri otomotif nasional yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Infinix Baru Rilis GT 30 Pro: HP Gaming dengan Tombol Trigger Khusus

BACA JUGA:Off-Road Maksimal! Ban Suzuki LJ 50 2025 Ini Bisa Bikin Medan Ekstrem Jadi Mainan

Dengan begitu, insentif bukan hanya menjadi stimulus jangka pendek, tetapi juga menjadi pendorong bagi investasi industri dalam negeri yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang.

Di sisi lain, insentif untuk kendaraan impor dalam bentuk Completely Built-Up (CBU) akan resmi dihentikan pada akhir 2025.

Sumber: berbagai sumber