Viral di Medsos Anggota DPRD Palembang Minta Camat IB 1 Diperiksa, Dugaan Pemaksaan Sumbangan Jalan-jalan

PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Dilansir dari unggahan akun media sosial (Instagram) @palembang.keraz, pada Senin 7 April 2025.

Viral konten yang berisikan dugaan pemaksaan sumbangan sebesar Rp700 ribu per orang yang diberlakukan kepada para ketua RT di Kecamatan Ilir Barat I (IB1) Kota Palembang untuk kegiatan perjalanan ke Lampung memicu keprihatinan anggota DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta, SH. 

Dalam unggahan akun media sosial tersebut, Anggota DPRD Palembang, Rubi Indiarta mengimbau agar Walikota Palembang dan pihak terkait segera memanggil Camat serta seluruh lurah di wilayah IB1 untuk memberikan klarifikasi terkait isu ini.

Kekhawatiran mulai muncul setelah seorang ketua RT di Kecamatan IB1 melaporkan bahwa mereka merasa tertekan untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi yang diduga diatur oleh Camat dan lurah di wilayah tersebut.

BACA JUGA:Wabup Kabupaten OKU Hadiri Panen Raya Padi Serentak, Optimis Bisa Cukupi Kebutuhan Pangan OKU

BACA JUGA:Unici Songket Silungkang, Warisan Budaya yang Menembus Pasar Dunia Berkat Inovasi dan Dukungan BRI

Anggota DPRD Palembang, Rubi Indiarta mengimbau agar Walikota Palembang dan pihak terkait segera memanggil Camat serta seluruh lurah di wilayah IB1 untuk memberikan klarifikasi terkait isu ini.--Foto : Sandy Pratama - PALTV

Rubi menilai tindakan tersebut sangat disayangkan, terutama jika benar adanya unsur pemaksaan terhadap para ketua RT.

“Ada kesan bahwa camat dan lurah memaksa ketua RT untuk ikut dalam perjalanan tersebut dengan menyumbang sejumlah uang yang cukup besar. Bahkan, ada lurah yang menelepon RT agar segera membayar bagi yang belum menyetorkan sumbangan atau CK. Hal ini harus segera dihentikan,” ungkap Rubi, dalam unggahan akun Instagram palembang.keraz, pada Senin (7/4/2025).

Lebih lanjut, Rubi juga menyoroti ketidakberanian ketua RT untuk menolak permintaan tersebut, serta permintaan mereka agar nomor kontaknya tetap dirahasiakan demi alasan keamanan. Ia pun mendesak Wali Kota Palembang untuk segera menyelidiki kebenaran laporan ini.

“Jika hal ini terbukti benar, sangat disayangkan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, kegiatan seperti ini yang tidak mendesak justru dilaksanakan. Apalagi ketua RT bukanlah pegawai dengan gaji tinggi. Harus ada tindakan tegas terhadap dugaan pemaksaan ini,” tegasnya.

Sumber: paltv.co.id