Kabag Humas DPRD Sumsel Diduga Terima Gratifikasi 20 Persen dari Proyek Dinas PUPR Banyuasin

Kabag Humas DPRD Sumsel Diduga Terima Gratifikasi 20 Persen dari Proyek Dinas PUPR Banyuasin--Foto : Heru - PALTV
PALTV.CO.ID - Terkait kasus gratifikasi yang melibatkan kegiatan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banyuasin, yang Melibatkan tiga tersangka.
Tersangka tersebut yakni, Apriansyah selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, Arie Martha selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Setwan DPRD Provinsi Sumsel dan Wisnu Andrio Fatra selaku Wakil Direktur CV HK yang menjadi pengembang proyek.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, DR Yulianto, menegaskan bahwa uang sebesar Rp826 juta yang disita dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan di Dinas PUPR Banyuasin adalah uang gratifikasi dan bukan merupakan kerugian negara.
Menurut DR Yulianto, hingga saat ini perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut masih dalam tahap penghitungan oleh pihak terkait.
"Apa yang kami temukan saat ini adalah uang gratifikasi yang diterima oleh para tersangka, baik berupa transfer maupun tunai," Ujar Kajati Sumsel DR Yulianto pada konferensi pers (18/02/2025)
BACA JUGA:Komisi III DPRD Kota Palembang Sidak Bangunan, Minta Pembangunan Saluran Air Yang Lebih Memadai
BACA JUGA:Sedang Proses Perceraian IRT Laporkan Suami ke Polrestabes Palembang Terkait KDRT
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, DR Yulianto--Foto : Heru - PALTV
Kejati Sumsel juga mengonfirmasi bahwa uang sebesar Rp826 juta yang berhasil disita oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) telah dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan.
Uang tersebut diduga sebagai bagian dari fee yang diterima para tersangka, yang merupakan 30 persen dari nilai kontrak proyek Dinas PUPR Banyuasin tahun 2023 dengan total anggaran proyek sekitar Rp3 miliar.
untuk tersangka Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel, DR Yulianto menyatakan bahwa peran Arie Martha dalam perkara ini adalah sebagai penerima gratifikasi sebesar 20 persen dari total nilai kontrak proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR Banyuasin.
Dalam kesempatan tersebut, DR Yulianto juga memberikan informasi terkait penangkapan salah satu tersangka, Arie Martha Redho, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Sumsel. Arie ditangkap oleh tim Intelijen Kejati Sumsel di Jakarta, tepatnya di sebuah restoran yang terletak di pusat perbelanjaan.
BACA JUGA:Diduga Tidak Kantongi Izin Amdal Jalan, Dewan Minta PT RMK Ditutup
BACA JUGA:Perombakan Besar! Pj Bupati OKI Lantik 49 Pejabat di 12 OPD, Siapa Saja?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: paltv.co.id