Terkesan Pemborosan Dana Desa, Study Banding Kepala Desa Muara Enim ke Bali Tuai Kritik Tajam

Kades Muara Gula Baru Suluhuddin,

juga membenarkan jika ada kegiatan tersebut yang menggunakan dana desa (ADD) sebesar Rp5,5 juta per kepala desa untuk kedinasan.

Kegiatan ini tentu sudah sesuai aturan dan mekanisme dna prosedur berlaku tidak serta merta langsung studi banding.

"Kalau Kades gunakan dana kedinasan, namun untuk anggota keluarga yang ikut, itu menggunakan

dana pribadi masing-masing," jelas Sulhuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kepala Desa se-Kecamatan Ujan Mas ini.

Lanjut Suluhuddin, pihaknya memilih desa Panglipuran, Bali, karena merupakan Desa adat terbersih nomor 3 di dunia menurut UNESCO.

Dan banyak sekali manfaat dari studi banding tersebut mulai dari tata kelola desa, kebersihan, wisata dan sebagainya yang nantinya bisa diterapkan di desa masing-masing.

Sebab jika tidak melihat langsung kondisi desanya tentu kurang pas, karena kita bisa bertanya langsung ke masyarakat, pemerintah setempat dan pihak terkait.

Sebagai contoh untuk kebersihannya, itu memang dibangun dari kesadaran masyarakat seperti budaya dan adat gotong royong.

Kemudian aturan mengurangi menggunakan media plastik (Kantong Plastik) dimana masyarakat dituntut untuk mengganti dengan bambu dan sebagainya yang mungkin bisa diterapkan di Muara Enim.

Selain itu, ada juga membahas masaalah aturan yang disampaikan oleh Kemendagri terutama untuk jabatan Kades yang diperpanjang oleh pemerintah selama tiga tahun.

"Intinya sangat bermanfaat jika benar-benar diikuti, namun kembali kepada pribadi Kades masing-masing," ujarnya.

Menanggapi kritikan masyarakata tersebut, Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Muara Enim, Rudi Iskandar SH MH,

mengatakan pihaknya akan memberikan himbauan kepada seluruh desa kedepan dapat lebih mengedepankan program-program yang lebih pro ke masyarakat. 

Pihaknya juga akan menyarankan agar jangan terlalu sering melakukan anggaran Studi atau Bimtek tersebut.

Sumber: