Sejarah Darurat Militer di Korea Selatan

BACA JUGA:Aksi Mogok Pekerja Volkswagen Dimulai, PHK dan Pemotongan Gaji Jadi Isu Utama

BACA JUGA:Wow, Indonesia Kuasai TikTok! Durasi Nonton dan Jumlah Pengguna Tembus Rekor

Namun, kekuasaan Choi Kyu Hah berada di bawah tekanan kuat dari kelompok militer yang dipimpin oleh Jenderal Chun Doo Hwan.

Choi memperpanjang darurat militer hingga tahun 1980. Langkah ini mencakup pelarangan partai politik, yang memicu gelombang protes besar-besaran dari kelompok pro-demokrasi.  

Menurut laporan dari *Channel News Asia*, ratusan orang tewas dalam penindakan keras terhadap aksi protes. Setelah referendum pada tahun 1981, darurat militer akhirnya dicabut.

Partai politik kembali diizinkan beroperasi, dan pada tahun 1987, hak-hak sipil mulai dipulihkan, menandai transisi menuju demokrasi.  

BACA JUGA:Robot Medis dalam Dunia Kesehatan: Dari Tujuan hingga Etika Penggunaan

BACA JUGA:Denza D9: Pesaing Baru di Pasar MPV Premium Indonesia

Darurat militer di Korea Selatan sering kali digunakan sebagai alat untuk mengatasi krisis politik, menjaga stabilitas nasional, atau melindungi kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa.

Namun, penerapan langkah ini tidak jarang menimbulkan ketegangan dan reaksi keras dari masyarakat yang menginginkan demokrasi dan kebebasan sipil.  

Pengalaman sejarah ini menunjukkan bahwa meskipun darurat militer bisa menjadi solusi sementara, langkah tersebut kerap membawa dampak jangka panjang terhadap dinamika politik dan sosial di Korea Selatan.

Sumber: berbagai sumber