Reformasi Birokrasi 2024, Kemenkumham Sumsel Siap Tingkatkan Capaian dan Layanan Publik

"Kami akan terus mendorong satuan kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Sumsel untuk memenuhi data dukung secara lengkap, berkualitas, dan akuntabel.

Pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat tercermin dalam laporan yang kami sajikan," jelas Ilham.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terus menunjukkan dedikasinya dalam memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi. --foto/ dok. Kemenkumham Sumsel

Kegiatan ini ditutup dengan penyampaian hasil oleh Koordinator Reformasi Birokrasi Inspektorat Wilayah II,

M. Kesuma Negara, yang memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja atas upaya mereka dalam memenuhi data dukung RKT.

Kesuma Negara menambahkan bahwa pemenuhan data dukung bertujuan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham, yang akan berdampak pada kenaikan tunjangan kinerja.

Reformasi birokrasi adalah suatu keharusan untuk mencapai birokrasi yang bersih, efektif, dan berkontribusi pada pembangunan nasional serta pelayanan publik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan fluktuasi, dari Nilai A pada 2021 menjadi BB pada 2022, dan meningkat kembali menjadi 80,66 pada 2023.

"Di tahun 2024, kami mendukung penuh target Kementerian Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan indeks RB kembali ke nilai A melalui pembangunan Zona Integritas," tutup Ilham.

Sumber: